.webp)
Penyaluran bantuan sosial (bansos) masih menyisakan pekerjaan rumah alias PR yang harus dibereskan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, yang mana banyak warga miskin membutuhkan jaring pengaman sosial (social safety net).
Tak jarang yang mengeluhkan bila bantuan sosial ini salah sasaran. Mereka yang seharusnya tidak berhak malah menjadi sasaran penerima, sedangkan yang berhak malah tidak mendapatkan kiriman bantuan.
PR tersebut pun diakui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa. Dia membeberkan permasalahan penyaluran bansos di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan pejabat eselon I di Bappenas ada yang masuk daftar penerima bansos.
"Di kantor saya eselon I dapat, bayangkan gitu, karena mungkin yang dipakai data yang lama. Bukan Kementerian Sosial yang salah, bukan dia (penerima) juga yang salah. Waktu pemutakhiran tahun berapa diambil dan diambil di KK-nya itu untuk Jakarta, kan aneh bin ajaib," kata dia dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI, Rabu (1/7/2020).
Lebih lanjut Suharso mengatakan ada juga orang kaya di Jakarta yang 'dipaksa' menerima bansos karena permasalahan data tersebut.
Simak Video "Video Mensos: Hampir 3 Ribu Masyarakat Sanggah Penyaluran Bansos"
[Gambas:Video 20detik]
