Swasta Ikut 'Tagih' Utang Pemerintah ke BUMN , Ini Alasannya

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 02 Jul 2020 19:31 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: grandyos zafna
Jakarta -

Pengusaha swasta meminta pemerintah segera melunasi utang-utangnya kepada BUMN. Dengan begitu BUMN dapat tambahan dana dan akhirnya bisa membayar kewajibannya juga ke pihak lain termasuk swasta.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani meminta hal itu ke pemerintah dalam rangka upaya mendorong sisi permintaan yang sudah babak belur dihantam COVID-19.

"Ya memang mendorong demand itu selain program bansos yang mesti lebih cepat, yang kita sampaikan satu adalah mungkin banyak BUMN contohnya yang karya-karya ini yang mereka agak tersendat-sendat juga. Padahal mereka tuh ada sub kontraktornya yang melibatkan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM. Seperti perhotelan, dia ambil bahan makanannya dan lainnya, kendaraannya juga UMKM juga," ujarnya di gedung OJK, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Menurut Rosan, dengan pemerintah membayar utangnya ke BUMN, maka perputaran utang di masyarakat akan terbantukan. Dengan begitu daya beli masyarakat bisa ikut terangkat.

"BUMN itu banyak belum dibayar utang-utangnya oleh pemerintah. Tadi ada masukan juga tolong pemerintah membayar utangnya ke BUMN, supaya BUMN bisa mentrigger ke bawah juga, dalam pembayarannya yang tertunda ke pekerja, ke pengusaha daerah. Kalau mereka punya duit kan demand-nya juga terbantu," terangnya.

Seperti diketahui Pemerintah memiliki utang kepada BUMN Karya. BUMN Karya itu di antaranya PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Besaran utang berbeda-beda. Sebab, pemerintah juga bertahap membayar utang-utang tersebut.

Manajemen PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan dana talangan perusahaan yang belum dibayar pemerintah sebesar Rp 1,88 triliun.

Pemerintah juga utang ke BUMN lantaran pengadaan lahan khususnya untuk tol ditanggung dulu oleh perusahaan. Dana yang dikeluarkan untuk pembebasan lahan ini senilai Rp 8,01 triliun sejak 2016. Kemudian yang sudah dibayar sebanyak Rp 6,13 triliun.



Simak Video "Ditolak Paguyuban Dayak, Kapal Parepare-Samarinda Tak Beroperasi"
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)