'Penyakit' Komisaris BUMN Rangkap Jabatan: Susah Hadir!

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 03 Jul 2020 07:24 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Kementerian BUMN/Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Ombudsman RI menerima banyak keluhan dari komisaris BUMN lantaran adanya komisaris yang rangkap jabatan susah hadir dan dimintai pendapat. Ombudsman sendiri menemukan sebanyak 397 komisaris BUMN rangkap jabatan di tahun 2019.

"Saya juga banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang kerja sangat serius dan merasa komisaris rangkap jabatan sudah kehadiranya susah, diminta pendapat juga tidak ada," ujar Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih dalam acara Menyoal Rangkap Jabatan dan Benang Kusut Pengelolaan BUMN, Kamis (2/7/2020).

Dia bilang, kondisi itu hampir merata dilakukan oleh komisaris yang rangkap jabatan. Menurutnya, para komisaris BUMN yang tidak rangkap jabatan merasa diberlakukan tidak adil.

"Keluhan itu nyata dan tentunya orang tidak mau disebut namanya, merata, dan banyak sekali yang melaporkan begitu," ujarnya.

"Itulah nyatanya banyak sekali komisaris yang curhat Ombudsman karena merasa diberlakukan tidak adil, kerja serius, semangat 45 yang lain hanya gara-gara jabatannya kemudian bisa seenaknya," tambahnya.

Menurutnya, hal itu tak terbantahkan. Ia bilang jangan sampai segala bukti terkait hal itu bertebaran.

"Jangan mengelak dengan itu jangan sampai dokumen bertebaran segala bukti kehadiran dan sebagainya," ujarnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Ombudsman RI Sebut Ratusan Komisaris Rangkap Jabatan di BUMN"
[Gambas:Video 20detik]