Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional di 2021, salah satunya dalam menarik penerimaan negara yang berasal dari pajak.
Hal itu menjadi tantangan, dikatakan Sri Mulyani karena pemerintah masih menerapkan program pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi Corona.
"Untuk pajak sebetulnya kita berhati-hati mencari keseimbangan antara hak wajib pajak (WP) dengan bagaimana bisa collect penerimaan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama DPD secara virtual, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Dalam postur APBN 2021, penerimaan negara yang ditarget 9,90-11% terhadap PDB, penerimaan dari perpajakan sekitar 8,25-8,69%. Sementara dari PNBP sekitar 1,60-2,30%, dan hibah antara 0,05-0,07% terhadap PDB.
Sedangkan belanja negara ditarget sebesar 13,11-15,17%, dengan rincian belanja pusat berkisar antara 8,81-10,22%, sementara anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sekitar 4,30-4,85% terhadap PDB.
Salah satu upaya pemerintah menjaga keseimbangan salam menarik penerimaan di masa pemulihan ekonomi adalah dengan memberikan banyak insentif. Tujuannya, agar menjaga keberlangsungan usaha.
"Kita nggak ingin WP jadi korban, karena kalau WP dipajakin terus mati itu ekonomi terus mati. Makanya dalam tahun 2020 insentif pajak luar biasa banyak untuj sektor-sektor usaha," ujarnya.
