DPR Bahas Dana Talangan Bareng Bos KS sampai PTPN, Ini Hasilnya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 08 Jul 2020 20:45 WIB
Pekerja membersihkan gedung MPR/DPR RI di Jalan Gatot
Soebroto, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2012).
Gedung DPR (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta -

Rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim dan Direktur Utama PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani menghasilkan lima kesimpulan.

Kesimpulan rapat dibacakan Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih di Komisi VI DPR Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Kesimpulan pertama, Komisi VI dapat memahami penjelasan terkait kebutuhan dana talangan pemerintah dan/atau penyertaan modal negara kepada Krakatau Steel tahun 2020 sebesar Rp 3 triliun yang digunakan untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan pengguna.

Kedua, Komisi VI dapat memahami penjelasan terkait kebutuhan dana pinjaman pemerintah kepada PTPN III tahu anggaran 2020 sebesar Rp 4 triliun yang digunakan untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan.

Ketiga, Komisi VI dapat memahami penjelasan terkait kebutuhan pinjaman pemerintah kepada Perumnas tahun anggaran 2020 sebesar Rp 650 miliar yang digunakan untuk membantu likuiditas perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan.

Keempat, Komisi VI akan membahas terkait dana pinjaman pemerintah dan/atau penyertaan modal negara tahun 2020 kepada Krakatau Steel, PTPN III dan Perumnas pada rapat pleno Komisi VI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN.

Komisi VI meminta Krakatau Steel, PTPN III dan Perumnas untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI.



Simak Video "MKD Siap Proses Laporan MAKI soal Azis Syamsudin Terkait Djoko Tjandra"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/dna)