PTPN III Minta Rp 4 T Buat Peremajaan Sawit hingga Perbaiki Jalan

PTPN III Minta Rp 4 T Buat Peremajaan Sawit hingga Perbaiki Jalan

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 08 Jul 2020 18:56 WIB
BUMN percetakan uang, Perum Peruri dibanjiri pesanan cetak uang dari Bank Indonesia (BI). Pihak Peruri mengaku sangat kewalahan untuk memenuhi pesanan uang dari BI yang mencapai miliaran lembar. Seorang petugas tampak merapihkan tumpukan uang di cash center Bank Negara Indonesia Pusat, kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (21/10/2013). (FOTO: Rachman Haryanto/detikFoto)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III bakal mendapat dana talangan pemerintah sebanyak Rp 4 triliun. Dana itu akan digunakan untuk peremajaan tanaman (replanting) hingga untuk pemupukan.

Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani merinci, pihaknya akan meremajakan tanaman sawit dengan biaya per hektare (ha) Rp 92 juta di lahan seluas 4.484 ha. Untuk peremajaan ini total investasi yang dibutuhkan Rp 413 miliar. Kemudian, untuk penyelesaian pemupukan untuk tahun ini. Kebutuhan investasi yang diperlukan sebesar Rp 965 miliar.

"Perlu kami sampaikan salah satu hal yang menyebabkan kinerja PTPN selama katakan 5 tahun terakhir belum bangkit memang tidak melaksanakan pemupukan 100%, rata-rata 60-70%," katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dana talangan juga akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan kebun. Adapun biayanya Rp 100 juta per kilometer (km) dengan total panjang jalan 6.520 km. Untuk perbaikan jalan ini, kebutuhan investasi mencapai Rp 652 miliar.

"Kelapa sawit itu mensyaratkan jalan yang kuat untuk tekanan gardar 7-8 ton. Persoalannya bersamaan panen raya hujan jalan kami masih banyak diperbaiki Rp 652 miliar untuk perbaikan jalan, pengerasan sebenarnya," terangnya.

ADVERTISEMENT

Selanjutnya, untuk pembelian tanda buah segar (TBS) dengan nilai Rp 208 miliar dan tebu rakyat Rp 607 miliar. Lalu, untuk modernisasi pabrik kelapa sawit Rp 1,1 triliun.

"Jadi total Rp 4 triliun," katanya.

Ia mengatakan, skema penyalurannya diserahkan ke pemerintah. Meski begitu, pihaknya akan mengembalikan dana talangan mulai 2028.

"Tentu apa yang kita peroleh dari pinjaman kita harus kembalikan. Dalam simulasi skema kembali ke pemerintah kami merencanakan bahwa pinjaman Rp 4 triliun ini kami kembalikan pokoknya mulai 2028 artinya 2028 kami kembalikan, jalan 3 tahun selesai. Bunganya kami minta pemerintah 2%," tutupnya.




(acd/ara)

Hide Ads