Sejarah Panjang PNS di Indonesia

Tiap tahun jutaan orang berjibaku pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mereka berjuang dan bersaing untuk bisa lolos menjadi PNS.

Pasalnya sederet fasilitas dari negara siap diberikan bagi masyarakat yang bisa menjadi abdi negara. Mulai dari mendapat tunjangan pensiun, tunjangan kinerja, serta fasilitas kesehatan.

Tahun ini sendiri, pembukaan CPNS baru tidak dilakukan. Pasalnya, seleksi CPNS 2019 pun belum selesai padahal tahun 2020 sudah mau berjalan satu semester. Pandemi Corona yang tak urung surut di Indonesia membuat seleksi CPNS 2019 menjadi mandek.

Bicara soal PNS, pekerjaan sebagai abdi negara seperti ini sendiri bukan hal baru, bahkan hal ini sudah muncul sejak zaman Indonesia baru merdeka, bahkan di zaman Indonesia masih dijajah Belanda. Saat pemerintahan dibentuk setelah Indonesia merdeka, pemimpin negara pun butuh bantuan dalam melakukan pekerjaannya.

Dari catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sejarah PNS dimulai pada tanggal 25 September 1945, saat itu Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberikan amanat untuk membantu melaksanakan pekerjaan Presiden Soekarno membuat sebuah pernyataan penting.

Kasman Singodimedjo selaku Ketua KNIP mengeluarkan pengumuman yang menyebutkan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia. Para pegawai ini diminta untuk menjadi abdi negara yang mau menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raganya untuk keberlangsungan Republik Indonesia.

Demi menyempurnakan pendayagunaan pegawai negara, pemerintah saat itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Kemudian pemerintah kembali menyempurnakan konsep pegawai negeri, pada masa Kabinet AN Sastroamidjojo ke I pada 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955 dilakukan program efisiensi aparatur negara. Pemerintah saat itu juga melakukan pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai.