.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menaruh perhatian pada belanja kementerian dan lembaga termasuk belanja Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Jokowi bahkan sempat menyinggung Prabowo agar memberi produk dalam negeri.
Memang, kebutuhan senjata dalam negeri sebagian masih dipenuhi oleh impor. Impor itu dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Seperti dikutip detikcom, Senin (13/7/2020), BPS mencatat impor senjata dan amunisi serta bagiannya pada April 2020 tercatat US$ 0,8 juta. Kemudian, pada Mei 2020 tercatat U$ 6,7 juta atau mengalami kenaikan US$ 5,9 juta (737,50%).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Impor senjata dan amunisi periode Januari-Mei 2019 sebesar US$ 41,7 juta. Kemudian, pada Januari-Mei 2020 sebesar US$ 215,2 juta. Impor Januari-Mei 2020 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebanyak 416,07%. Nilai impor senjata Januari-Mei 2020 berperan sebesar 0,41% dari total impor non migas.
Sementara, Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) mencatat data belanja militer dari tahun 1988 hingga 2019 sejumlah negara termasuk Indonesia. Dari data tersebut dijelaskan, belanja militer Indonesia dibanding produk domestik bruto (PDB/GDP) terus mengalami penurunan.
Sipri sendiri ialah lembaga independen yang fokus pada masalah konflik hingga persenjataan mengumpulkan data belanja militer dari sejumlah negara. Sipri mengelola data berdasarkan sumber terbuka.
Tahun 1988, belanja militer RI tercatat 1,5% dibanding PDB. Kemudian, mengalami penurunan hingga tahun 1996 yang tercatat 1,3%. Sempat naik lagi di tahun 1997 di posisi 1,5%, belanja militer turun lagi sampai di 2003 menjadi 0,9% dibanding PDB.
Pada tahun 2004 hingga 2019, porsi belanja militer cenderung turun. Di tahun 2019, porsi belanja militer yakni 0,7%.
Bandingkan negara tetangga, belanja militer Brunei Darussalam berdasarkan data tersebut yakni 3,3% dari PDB di tahun 2019, Kamboja 2,3%, Malaysia 1%, Filipina 1%, Singapura 3,2%, dan Thailand 1,3%.
(acd/eds)
