Raih WTP, Pemerintah 'Disentil' soal Utang Melonjak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan beberapa catatan pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019, salah satunya utang pemerintah melonjak. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan catatan ini perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah ke depannya.

"Kami memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap LKPP audited tahun 2019," kata Agung di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Agung menyebut ada empat catatan BPK yang perlu diperhatikan DPR dan pemerintah. Pertama, mengenai realisasi rasio defisit anggaran terhadap PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 2,20% atau lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan dalam UU APBN tahun 2019 sebesar 1,84%.

"Selain itu, posisi utang pemerintah terhadap PDB pada Tahun 2019 mencapai 30,23% atau meningkat jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 sebesar 29,81%," kata Agung.

Adapun, nilai pokok atas utang pemerintah pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp 4.786 triliun, di mana 58% adalah utang luar negeri senilai Rp 2.783 triliun dan 42% adalah utang dalam negeri senilai Rp 2.002 triliun.

Kedua, terdapat beberapa capaian positif atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 yang ditetapkan dalam APBN 2019. Capaian positif itu adalah inflasi sebesar 2,72% yang lebih rendah dari asumsi sebesar 3,50%, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 14.146 dari asumsi sebesar Rp15.000.

Namun, beberapa indikator ekonomi makro capaiannya di bawah asumsi penyusunan APBN 2019, yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02% dari asumsi sebesar 5,30%, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,62% dari asumsi sebesar 5,30%.

Berikutnya mengenai lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari (bph) dari asumsi sebanyak 775 ribu bph, dan lifting gas hanya mencapai 1.057 ribu bph dari asumsi APBN sebesar 1.250 ribu bp

Langsung klik halaman selanjutnya untuk poin tiga dan empat.