Tak Ditindaklanjuti, Temuan BPK Ini Bisa Bikin Negara Rugi Rp 4 T

ADVERTISEMENT

Tak Ditindaklanjuti, Temuan BPK Ini Bisa Bikin Negara Rugi Rp 4 T

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 14 Jul 2020 17:20 WIB
Gedung BPK , Jl Gatot Subroto Jakarta
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan masih banyak rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dan berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Hal itu diungkapkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta Selatan.

Agung menyebut terdapat 16.854 temuan dan 35.564 rekomendasi dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) sejak 2004 hingga semester II-2019.

"Tugas BPK, tidak berhenti setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga seluruh hasil pemeriksaan ditindaklanjuti," ujarnya di gedung DPR, Selasa (14/7/2020).

Dari hasil temuan dan rekomendasi BPK ini, terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp 4,15 triliun yang berasal dari 2.033 rekomendasi atau 5,70% senilai Rp 2,68 triliun belum ditindaklanjuti dan 160 rekomendasi atau 0,45% senilai Rp 1,47 triliun tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Tindak lanjut pemerintah, kata Agung menjadi komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas yang tidak hanya diukur dari opini atas laporan keuangan yang sudah diraih. Pada tahun 2019, BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada LKPP.

Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, Agung menyatakan dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apalagi berdasarkan ketentuan pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, pejabat pengelola keuangan negara wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Berikut status penyelesaian temuan dan rekomendasi BPK tersebut:

a. 25.819 rekomendasi atau 72,42% senilai Rp 17,13 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi;
b. 7.642 rekomendasi atau 21,43% senilai Rp 16,30 triliun dalam proses tindak lanjut;
c. 2.033 rekomendasi atau 5,70% senilai Rp 2,68 triliun belum ditindaklanjuti; dan
d. 160 rekomendasi atau 0,45% senilai Rp 1,47 triliun tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.



Simak Video "Jokowi Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi IHPS BPK"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT