Jokowi Mulai Petakan Lembaga/Komisi yang Akan Dipangkas

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 15 Jul 2020 07:45 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Andhika Prasetia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri sempat diisukan kewenangannya mengawasi perbankan akan dicabut. Kewenangan itu akan dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

Moeldoko mengatakan, komisi dan lembaga yang akan dirampingkan oleh Jokowi adalah yang berdiri di bawah Perpres dan PP. Sementara OJK berdiri di atas undang-undang.

"OJK itu lembaga yang ada di bawah UU. Itu pasti area bermainnya bukan di pemerintahan. Pada dasarnya mungkin semua akan mengalkulasi bahwa pernyataan Presiden itu ada kaitannya dengan penggabungan OJK dengan BI," terangnya.

"Menurut kami pemerintah berpandangan bahwa saat ini kita masing masing fokus pada tugas pokok sesuai yang ada dalam perundang-undanganan," tambah Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, Jokowi juga berharap dengan adanya perampingan maka kinerja lembaga dan komisi pemerintahan bisa bekerja lebih responsif. Dengan begitu kinerjanya bisa dipercepat.

"Karena Presiden mengatakan kita bukan masuki sebuah area yang dimana dulu negara besar lawan negara kecil, negara lemah lawan negara berkembang. Sekarang adalah negara cepat itu yang menang," tambahnya.

Perampingan komisi dan lembaga ini pun tengah dikaji oleh Kementerian PAN-RB untuk melihat komisi dan lembaga yang berdiri di bawah PP ataupun Perpres. Sementara untuk lembaga yang berdiri di atas undang-undang masih belum bisa tersentuh.

"Tapi terhadap lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah, perlukah organisasi atau yang dikatakan kemarin 18 lembaga itu dihapus atau dievaluasi lagi agar kita betul-betul menuju sebuah efisiensi. Agar tidak gede banget hingga akhirnya fungsinya tidak begitu optimum," tutupnya.

Halaman


Simak Video "OJK Sebut Pasar Modal Indonesia Mulai Bangkit"
[Gambas:Video 20detik]

(das/zlf)