Raih WTP dari BPK, Pemerintah Masih Harus Bereskan 13 PR

Meski demikian, Agung mengungkapkan opini WTP yang bukan berarti LKPP terbebas dari masalah.

"BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti," ungkapnya.

Menurut Agung, BPK mengidentifikasi 13 masalah, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti.

Berikut 13 temuan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan:

1. Kelemahan dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

2. Kewajiban Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur/diestimasi.

3. Pengendalian atas pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum memadai.

4. Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp 2.876,76 triliun belum didukung Standar Akuntansi.

lanjut ke halaman berikutnya