.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi V ramai-ramai mengkritik Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar terkait kelebihan biaya perjalanan dinas Rp 8 miliar. Kelebihan biaya ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pertama terkait realiasi perjalanan dinas tidak tertib Rp 8.165.089.514 sudah ditindak lanjuti Rp 3.993.494.437 atau setara 48,91%," kata Abdul Halim dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Eddy Santana Putra mengatakan hal itu sangat memalukan. Dia menyebut hal seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Khusus kepada Pak Menteri Desa terkait masalah uang perjalanan dinas ini memalukan, lalu besar ini Rp 8 miliar dan seharusnya ini tidak perlu lagi terjadi. Mari ke depan ini jadi perhatian khusus walaupun ini sebetulnya sebelum Pak Menteri menjadi menteri," ucapnya.
Anggota Komisi V lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Suryadi meminta Abdul Halim merinci kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut dan meminta tindak lanjut dari kementerian.
"Karena tidak ada SPJ (surat perjalanan dinas) atau karena kelebihan bayar? Kalau tidak ada SPJ selesai, bisa disiasati. Tapi kelebihan bayar 8 miliar suatu yang luar biasa. PPK pengelola perjalanan dinas perlu dikoreksi kembali," tegasnya.
Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Herson Mayulu meminta Abdul Halim meningkatkan pengendalian internal. Ia menilai para Sekretaris Dirjen Kemendes perlu bertanggung jawab karena mengelola biaya perjalanan dinas.
"Ini harus ada perhatian dari para Sekretaris Dirjen yang mengelola ini. Padahal BPK sudah memberi petunjuk transportasi bagaimana, uang harian gimana, tiket pesawat. Ini yang buat kadang kala kekeliruan dalam mencatat," imbuhnya.
(fdl/fdl)
