.webp)
Pandemi COVID-19 membuat ancaman resesi menjadi nyata di depan mata. Goyangnya perekonomian dunia di tengah merebaknya virus Corona membuat beberapa negara tak bisa menghindarinya.
Sampai-sampai, isu resesi ekonomi ini menjadi sorotan di dalam negeri. Bermula ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali mengingatkan para menterinya soal ancaman tersebut.
Kemudian, baru-baru ini bukti nyata ancaman resesi dialami oleh negara tetangga, Singapura. Hal ini tercermin dari perekonomian kuartal II yang mengalami kontraksi hingga 41,2%. Mereka yang selama ini ekonominya ditopang oleh ekspor, akibat pandemi COVID-19 mengalami tekanan yang kuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu apa sih resesi itu?
Resesi ekonomi adalah kondisi ketika produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Hal itu juga pernah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Technically kalau 2 kuartal berturut-turut negatif memang resesi. Kan itu definisi resesi memang bahwa pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut negatif. Itu berarti ekonomi mengalami resesi," kata dia dalam konferensi pers virtual APBN KiTa pada 16 Juni 2020 lalu.
Secara sederhana, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II ini negatif dan berlanjut hingga kuartal III maka Indonesia sudah masuk ke dalam resesi.
Resesi ini dapat mengakibatkan penurunan seluruh aktivitas ekonomi. Yang paling mudah dirasakan adalah menurunnya jumlah lapangan kerja yang tercipta.
Senada dengan itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto pernah menjelaskan bahwa ketika resesi terjadi maka akan ada ledakan gelombang pengangguran. Ujung-ujungnya orang miskin akan bertambah.
"Saya rasa dampak yang paling besar itu tingkat pengangguran dan kemiskinan," kata dia saat dihubungi detikcom, 29 Mei 2020.
Kembali ke Sri Mulyani, dia menjelaskan bahwa Indonesia butuh perjuangan yang luar biasa berat agar bisa menghindari jurang resesi.
"Ini perjuangan yang luar biasa berat. Makanya tadi fokus kita adalah kepada kebijakan-kebijakan untuk memulihkan tadi, kalau sudah ditaruh di APBN tapi belum berjalan kan berarti dampaknya kepada pemulihan menjadi minimal," tambahnya.
(toy/eds)
