.webp)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II atau April-Juni 2020 diproyeksikan banyak pihak akan negatif dan berujung pada resesi. Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Eddy Junarsin pun memberikan sejumlah saran agar Indonesia bisa keluar dari bayang-bayang resesi.
Eddy menyebut capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal III (Juli-September) 2020 menjadi penentu kondisi perekonomian Indonesia. Di kuartal tersebut pemerintah diharapkan bisa mengambil kebijakan yang lebih akurat terkait penanganan wabah virus Corona atau COVID-19.
"Kalau kebijakan penanganan lambat atau tidak sinkron, maka efeknya akan berkepanjangan, dan semakin parah pula kondisi perekonomian kita. Waktu recovery-nya pun akan semakin panjang, karenanya penanganan COVID-19 ini perlu segera diperbaiki," kata Eddy dalam keterangan tertulis yang disampaikan humas UGM, Kamis (16/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di kuartal II atau April-Juni 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan minus antara -3,5% hingga -5,1%. Karenanya kuartal III sangat menentukan, kalau pertumbuhannya berlanjut negatif maka Indonesia masuk resesi," sambungnya.
Untuk keluar dari resesi, Eddy menyebut pemerintah perlu memberi stimulus dengan membentuk jejaring pengaman sosial dan insentif bagi dunia usaha. Terlebih jika pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional secara singkat.
Selain itu, stimulus moneter dengan penurunan suku bunga diharapkan bisa menarik minat investor untuk kembali melakukan ekspansi usaha.
"Dalam jangka pendek, metode darurat berupa pembelian kembali surat berharga pemerintah oleh Bank Indonesia (quantitative easing) perlu dilakukan untuk menopang perekonomian agar tidak lumpuh. Konsekuensinya memang akan menyebabkan inflationary pressure setahun ke depan, tapi diharapkan perekonomian bisa membaik setelahnya," jelas dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM ini.
Eddy menyebut penanganan wabah Corona yang baik bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV. Sebaliknya, jika pemerintah gagal, maka bakal memunculkan risiko social unrest karena tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi.
"Kalau resesi berlangsung 1-2 kuartal, resilience pemerintah dan masyarakat barangkali masih bisa terjaga, tapi kalau lebih dari 3 kuartal maka potensi munculnya social unrest sangat besar," tuturnya.
Eddy menyebut Indonesia pernah mengalami resesi pada periode krisis 1998. Namun demikian, periode tersebut berbeda dengan kondisi yang terjadi saat ini.
"Resesi tahun 1998 secara umum hanya melanda kawasan Asia Tenggara. Kalau saat ini situasi lebih buruk karena melanda seluruh dunia sehingga pemulihannya juga lebih kompleks," ucapnya.
(ams/zlf)
