Pemerintah menetapkan kebutuhan pembiayaan utang tahun ini naik menjadi Rp 1.220,5 triliun yang tertuang dalam Perpres 72/2020. Bank Dunia memberikan tips kepada pemerintah untuk keluar dari jebakan utang.
Kebijakan pembiayaan utang itu sendiri dimaksudkan untuk menutupi pelebaran defisit dan kebutuhan pendanaan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terdiri dari SBN neto Rp 1.173,7 triliun dan pinjaman neto Rp 46,7 triliun.
World Bank Lead Economist untuk Indonesia, Frederico Gil Sander mengatakan, pihaknya menyarankan pemerintah Indonesia mengelola utang dengan baik. Sebab dengan utang yang meningkat, maka ruang fiskal bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakannya semakin sempit.
Pihaknya menyarankan pemerintah untuk menimbang kembali pos-pos subsidi yang tidak tepat sasaran dan bisa dialokasikan ulang. Dia mencontohkan subsidi Elpiji.
"Jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan ke lain," ujarnya dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects Juli 2020 secara virtual, Kamis (16/7/2020).
Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah serius melakukan reformasi pajak. Fokusnya untuk menaikkan rasio pajak demi mengejar pendapatan negara.
"Tidak ada 1 negara pun yang bisa jadi negara berpendapatan tinggi apabila rasio pajak terhadap PDB hanya 1 digit atau kurang 10%. Oleh karena itu peningkatan pendapatan melalui pajak akan jadi strategi penting untuk perkuat pemulihan," tambahnya.
Pemerintah sendiri memperkirakan dalam proses pemulihan ekonomi rasio perpajakan di 2021 berada dalam kisaran 8,25%-8,63% terhadap PDB.
Bank Dunia juga mendukung pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi cukai, seperti menaikkan cukai tembakau dan mengenakan cukai plastik hingga minuman berpemanis.
Indonesia sendiri tengah berpeluang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi setelah dinyatakan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.
Namun karena adanya pandemi virus Corona membuat jalan menuju negara maju harus berliku-liku. Setidaknya ada 3 tikungan atau kurva yang harus dilalui Rl, yakni tikungan pandemi, resesi dan utang. Ketiga tikungan itu harus diatasi sebelum mencapai tujuan menjadi negara berpenghasilan tinggi.
Simak Video "RI Naik Kelas Menengah Atas, Jokowi: Peluang Negara Penghasilan Tinggi"
[Gambas:Video 20detik]
(das/eds)
