Penjelasan Kemenkeu Soal Penyaluran Anggaran Corona di Kemenkes

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 16 Jul 2020 20:00 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Realisasi anggaran Kesehatan penanganan virus Corona (COVID-19) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dikritik oleh Badan Anggaran DPR RI. Realisasi penyaluran anggaran itu dinilai rendah.

Faktanya, dari anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun baru tersalurkan 5,12% atau setara Rp 4,48 triliun. Realisasi itu naik tipis dari posisi pada bulan Juni yang sebesar Rp 4,09 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, saat ini penyaluran anggaran kesehatan masih berlangsung. Oleh sebab itu, sebagian besar masih belum terealisasi.

"Ya kita antisipasi, sesuai kebutuhan penanganan dari Kemenkes dan Gugus Tugas COVID-19," kata Askolani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Ia menegaskan, realisasi penyalurannya itu disesuaikan dengan kebutuhan.

"Kan sesuai kebutuhan, bukan belum clear," tegas Askolani.

Kemenkeu pun sudah menambahkan anggaran sebesar Rp 25 triliun pada daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Kemenkes dari anggaran kesehatan pada program pemulihan ekonomi nasional PEN. Menurut Asko, anggaran itu tak harus dihabiskan dalam waktu dekat.

"Sudah dijadikan dipa Rp 25 triliun. Tapi kan itu nanti nggak mesti langsung dihabiskan. Kan itu bisa sampai di ujung tahun," urainya.

Sementara, sisa dari anggaran kesehatan di PEN yang sebesar Rp 87,55 triliun (Rp 87,55-25 triliun = Rp 62,55 triliun) itu akan disiapkan sebagai cadangan seketika nanti dibutuhkan.

"Bukan nggak (disalurkan) tahun ini. Dari Rp 87,55 triliun itu kan sebagian sudah didipakan Rp 25 triliun untuk dipakai oleh Kemenkes. Nanti tentunya kan kita antisipasi untuk kebutuhan-kebutuhan kesehatan sampai akhir tahun. Nanti kalau ada usulan baru Kemenkes yang memang untuk mendukung itu ya kita support," terang dia.

Askolani mengungkapkan, penyaluran anggaran kesehatan ini harus berdasarkan kebutuhan yang diusulkan Kemenkes dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sehingga, tak bisa serta-merta dipercepat penyalurannya.

"Bukan masih rendah (realisasi penyalurannya), ini lagi mereka kerjakan bukannya masih rendah. Kan ini sesuai peruntukkan. Jadi kita nggak bisa dorong-dorong kalau nggak ada perencanaan," pungkas dia.



Simak Video "Pemerintah Berniat Tambah Gaji Pekerja yang di Bawah Rp 5 Juta"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)