Jakarta -
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sampai 'disentil' dua kali gara-gara serapan anggaran kesehatan dalam penanggulangan pandemi Corona masih memble alias rendah.
Terawan 'disentil' oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kritikan yang diterima Terawan semuanya dalam forum resmi.
Penyerapan anggaran kesehatan pada program penanggulangan COVID-19 memang masih rendah. Tercatat baru 5,12% atau setara Rp 4,48 triliun dari total anggaran sebesar Rp 87,55 triliun. Realisasi itu naik tipis dari posisi pada bulan Juni yang sebesar Rp 4,09 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pimpinan rapat Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan realisasi serapan anggaran kesehatan ramai dibahas lantaran tidak sesuai ekspektasi.
"Pertama penanganan COVID-19, dan ramainya serapan anggaran yang rendah. Pada saat yang sama muncul dari Komisi IX karena lemahnya koordinasi antara Gugus Tugas dan Kemenkes," kata Said di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Said juga menyampaikan tindakan 'nakal' rumah sakit (RS) di masa pandemi virus Corona. Dia mencontohkan ada masyarakat yang terkena diabetes selama tiga tahun, namun setelah meninggal dunia dinyatakan karena COVID-19.
"Telisik punya telisik kalau dinyatakan COVID anggarannya lebih besar," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan.
Menanggapi itu, Terawan menjelaskan ada perbedaan sudut pandang saat melihat kinerja serapan anggaran kesehatan dalam penanganan COVID-19. Dia mencontohkan, seperti pembayaran jasa rumah sakit dan santunan untuk tenaga kesehatan (nakes).
"Kalau penyerapannya kurang kan berarti pasiennya kurang, sedikit. Santunan tenaga medis juga kalau penyerapannya kurang berarti yang meninggal sedikit. Ini yang agak berbeda," kata Terawan di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Dia menjelaskan, anggaran kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini terbagi menjadi dua yaitu di pusat dan daerah. Dengan begitu, penyerapannya pun harus akuntabel dan sangat hati-hati.
"Kita juga hati-hati sekali, karena kita menyangkut moral hazard yang kami pegang teguh," jelasnya.
Dia berjanji dalam waktu dekat akan menggenjot penyerapan anggaran insentif bagi nakes. Proses penyerapannya pun tetap mengutamakan akuntabilitas. Lebih lanjut Terawan memaparkan, sebanyak Rp 1,9 triliun merupakan insentif tenaga kesehatan yang telah diverifikasi Kementerian Kesehatan atau pusat, sedangkan Rp 3,7 triliun diverifikasi oleh daerah.
"Kami berjuang agar penyerapan bisa terserap dengan baik, tapi nggak ingin lepas efektivitas anggaran yang terserap," ungkapnya.
Dalam sebuah video yang beredar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kejengkelannya saat membuka rapat terbatas bersama para menteri pada 18 Juni. Salah satu yang disinggung adalah soal belanja kesehatan.
"Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba," kata Jokowi.
Video tersebut menjadi perbincangan setelah dipublikasikan di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020). Awalnya merupakan video internal, namun akhirnya dipublikasikan karena beberapa pernyataan Jokowi dinilai perlu diketahui publik.
"Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," lanjut Jokowi.
"Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan, belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti itu," kata Jokowi.
Dalam video tersebut, Jokowi juga menyinggung pembagian bantuan sosial atau bansos yang belum mencapai 100%. Apapun masalahnya, Jokowi minta segera diatasi.
Simak Video "Video: Eks Menkes Terawan Muncul Lagi di Pemerintahan, Kini Jadi Penasihat Prabowo "
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
