Begini Nasib Pegawai yang Lembaganya Dibubarkan Jokowi

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 21 Jul 2020 17:00 WIB
Para PNS di lingkungan Pemkot Jakarta Utara kembali beraktivitas di masa PSBB transisi. PNS yang masuk kantor hanya 50 persen, sisanya tetap bekerja dari rumah.
Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Sebanyak 18 tim kerja, badan, dan komite resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan itu termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang terdampak perampingan akan disalurkan ke instansi lain.

"Jika terjadi perampingan organisasi maka pegawainya akan disalurkan ke instansi lain," kata Paryono kepada detikcom, Selasa (21/7/2020).

Namun jika tidak dapat disalurkan dan saat terjadi perampingan sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun, akan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pengaturan pegawai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS," tuturnya.

Sedangkan yang belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja kurang dari 10 tahun namun tidak disalurkan ke instansi lain, akan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun.

Jika sampai masa tunggu 5 tahun PNS tidak dapat disalurkan, maka akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS belum berusia 50 tahun, jaminan pensiun akan mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 tahun.

Paryono sendiri belum mengetahui berapa jumlah PNS yang terdampak ini. Dia menyebut masih akan menghitungnya.

"Belum kita tau jumlahnya. Nanti kita cari datanya ya berapa PNS yang terdampak. Kami harus meminta data tersebut ke Deputi lain," tutur Paryono.



Simak Video "Jokowi soal Edhy Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum di KPK"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)