Skema Pelunasan Utang Lapindo ke Pemerintah Masih Tanda Tanya

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 24 Jul 2020 17:40 WIB
Luas lahan yang ditenggelamkan lumpur mencapai 640 hektar. Ribuan rumah dan persawahan sirna sejak lumpur menyembur 26 Mei 2006. Bagaimana keganasan lumpur yang mengusir penduduk dari 4 desa dan 3 kecamatan di Sidoarjo itu .Semburan lumpur lapindo belum juga berhenti meski sudah menginjak tahun ke 9. Sejak menyembur pada 29 Mei 2006, luapan lumpur ini telah menenggelamkan sejumlah desa di tiga kecamatan di Sidoarjo. Seluas 640 hektar lahan kini berubah menjadi kolam penampungan lumpur. Ini penampakan ganasnya lumpur lapindo yang direkam pada tahun 2006 dan 2007. budi Sugiarto/file/detikfoto
Foto: Budi Sugiharto
Jakarta -

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan belum merespons atas usulan skema pelunasan utang yang diajukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Utang anak usaha Lapindo Brantas Inc ini sebesar Rp 773,382 miliar dan baru dilunasi sebesar Rp 5 miliar.

"Terakhir saya cerita bahwa penilaian untuk aset Lapindo mereka memang usulkan bisa dilakukan dengan aset settlement kami belum jawab, karena kalau kita oke dengan aset settlement itu asetnya bisa dinilai apa nggak," kata Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam acara media briefing via virtual, Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Isa mengatakan, pemerintah saat ini sedang bekerjasama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk memastikan aset yang diajukan pihak Lapindo masih bisa dinilai atau tidak. Jika masih bisa dihitung, maka pelunasan utang dana talangan pun bisa dilakukan.

Menurut Isa, aset berupa tanah yang diusulkan pihak Lapindo banyak yang sudah terkubur lumpur sehingga tidak diketahui batasannya.

"Kami kerjasama dengan MAPPI untuk bangun satu standar praktik bagaimana menilai tanah yang kami tidak jelas juga di mana batasnya, karena sudah tertimbun lumpur, jadi itu bukan suatu hal yang mudah," ujarnya.

Lebih lanjut Isa mengatakan, pihak MAPPI dalam waktu dekat akan memberikan pendapat terkait aset yang diajukan Lapindo untuk memenuhi kewajibannya kepada negara.

"Tadi pagi kami rapat tentang hal ini, harusnya minggu depan MAPPI harus sudah bisa berikan opini apakah hal semacam itu bisa dilakukan penilaian terhadapnya," ungkapnya

"Saat ini saya belum mau mengatakan akan disetujui tidak aset settlement, karena aset yang mereka janjikan untuk diserahkan itu yang di Lapindo yang sekarang tertumpuk lumpur di atasnya. saya harus tahu dulu itu bisa dinilai nggak," tambahnya.

Sebelumnya, DJKN mengumumkan kabar terkini dari masalah utang PT Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah. Anak usaha Lapindo Brantas Inc ini siap membayar kewajibannya.

Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata mengatakan pihak Minarak Lapindo Jaya akan membayarkan utangnya dengan aset yang dimiliki.

"Mereka tawarkan untuk menggantinya atau membayarnya dengan aset. Jadi lapindo sudah berkirim surat resmi, mereka minta untuk tukar aset saja, asetnya ada di wilayah terdampak itu maupun kalau dianggap kurang dari tempat lain," kata Isa dalam video conference, Jakarta, Jumat (12/6/2020).



Simak Video "Sensasi Pedas Ceker Lapindo"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)