Adian Napitupulu, politikus PDI Perjuangan menilai Kementerian BUMN tidak transparan dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris. Menurutnya ada banyak titipan yang mengisi kursi pengurus BUMN saat ini.
Selain itu Adian juga mengatakan ada sekitar 6.200 direksi dan komisaris BUMN yang dititipkan. Menurut Adian jika 6.200 direksi dan komisaris itu digaji Rp 50 juta per bulan maka setiap bulannya akan keluar anggaran sebesar Rp 310 miliar dan Rp 3,7 triliun setiap tahunnya.
"Lucu dan aneh bagi saya kalau negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya," jelas Adian dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2020).
Dia mengungkapkan dalam hal ini rakyat hanya diyakinkan jika ada Head Hunter dan Talent pool namun tidak diketahui siapa orangnya. Selain itu masyarakat umum juga tak bisa mengikuti seleksi tersebut.
"Apa yang ditutupi, apa yang dirahasiakan, apa yang disembunyikan? Kenapa harus tertutup jika bisa terbuka," jelas dia.
Menurut dia rakyat berhak tahu, relawan pendukung Jokowi juga perlu tahu bahkan mungkin partai pendukung Jokowi juga perlu tahu berapa orang dari 6.200 orang itu yang tidak setuju dengan Ide dan tujuan Jokowi, membenci Jokowi tapi menikmati buah keringat mereka yang jungkir balik memenangkan Jokowi.
"Lebih jauh lagi apa mungkin mereka yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi mau berjuang di BUMN induk, anak dan cucu untuk memastikan ide, program dan tujuan Jokowi tercapai? Lalu dari 6.200 bagaimana kalau ada yang anti terhadap negara ini? Kalau ada berapa banyak dan di mana? tutur Adian.
Langsung klik halaman selanjutnya untuk mengetahui respons Kementerian BUMN.
