Sejarah soal BUMN yang Belum Banyak Orang Tahu

Hal ini menyebabkan banyak kebijakan yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya sampai selesai dan tersendat.

Mengutip berita detikcom yang terbit tanggal (10/9/2014) Menteri BUMN pertama Tanri Abeng menceritakan Presiden Soeharto dulu menginginkan BUMN agar bisa dikelola dengan baik agar bisa menghasilkan untuk negara.

Namun, Pak Harto saat itu tak tahu caranya untuk meningkatkan kualitas nilai BUMN itu sendiri. Sehingga Tanri ditunjuk oleh Pak Harto. Hal tersebut karena Tanri dinilai memiliki segudang pengalaman untuk mengelola korporasi.

Tanri diminta oleh Pak Harto untuk meningkatkan nilai BUMN dan jika nilainya sudah tinggi maka sebagian bisa dijual.

Sebelumnya Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.

Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993.

Tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.

Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri yang menangani BUMN digabungkan dengan penanaman modal, sehingga disebut Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN.