.webp)
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah berkomitmen memberikan ruang bagi UMKM dengan menjadikannya supplier atau vendor BUMN. Dia mengatakan, melalui program Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) pengadaan BUMN sebesar Rp 18,5 triliun atau proyek di bawah Rp 14 miliar akan diserahkan ke UMKM.
"Kita memiliki program PaDi UMKM di mana sekitar Rp 18,5 triliun dari pembelian BUMN ke depan baik capex maupun opex yang di bawah Rp 14 miliar akan diberikan kepada pelaku sektor usaha UMKM," katanya dalam Kajian Tengah Tahun Indef, Senin kemarin (28/7/2020).
Dia mengatakan, program ini akan diluncurkan Agustus. Menurutnya, UMKM yang tersertifikasi dan masuk dalam katalog Kementerian Koperasi dan UKM akan menjadi supplier BUMN. Barang yang dipasok pun beragam, seperti seragam hingga barang penunjang manufaktur.
"Kita akan segera launching nanti di bulan Agustus, platform-nya kita siapkan di mana para UMKM Indonesia yang tersertifikasi, yang masuk katalog Kementerian Koperasi menjadi supplier yang prefer untuk BUMN," jelasnya.
"Dengan berbagai produk yang bisa disalurkan mulai misalnya katering, seragam berbagai produk-produk pendukung manufaktur dan sebagainya diharapkan menjadi katalis demand baru," sambungnya.
BUMN di sektor pembiayaan, kata Kartika, juga akan menyediakan pembiayaan untuk UMKM melalui platform tersebut.
"Karena kita juga memiliki perusahaan pembiayaan kita juga akan menyediakan pembiayaannya melalui platform digital PaDi," terangnya.
Apa alasannya?
Penyerahan proyek di bawah Rp 14 miliar pernah disinggung Menteri BUMN Erick Thohir. Erick pernah mengatakan, pihaknya terbuka membuka kerja sama dengan swasta. Tidak hanya yang besar, namun juga yang kecil.
"Ada dua hal yang kita lakukan dengan swasta, satu, proyek-proyek strategis yang ada di kementerian tetap kita jalankan, mau tidak mau, pasti kerja sama dengan swasta apakah yang besar, medium atau yang kecil," katanya dalam diskusi virtual, Rabu (20/5/2020).
Khusus untuk yang kecil, Erick mengatakan, saat itu pihaknya tengah memetakan 30 BUMN yang diprioritaskan untuk dikerjasamakan dengan UKM. Dia menuturkan, UKM itu akan masuk pada lelang proyek dengan nilai Rp 2 miliar sampai Rp 14 miliar
"Untuk kecil kita sudah mapping-kan dari 30 BUMN mana saja yang capex-nya itu nanti harus diprioritaskan kepada UKM yaitu tender Rp 2 miliar sampai Rp 14 miliar, itu kita kan prioritaskan ke sana dengan proses transparan dan terbuka," ujarnya
Dengan ketentuan tersebut, lanjut Erick, BUMN tidak boleh masuk ke proyek-proyek yang dikerjasamakan dengan UKM tersebut.
"Dan di situ tidak ada lagi BUMN ikut tender, BUMN sama BUMN ikut tender di BUMN padahal barangnya dari swasta juga, itu yang kita tidak mau lagi," ujarnya.
(acd/zlf)
