.webp)
Kementerian Keuangan mengakui serapan anggaran penanganan COVID-19 masih rendah. Hal ini juga yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada rapat terbatas (ratas) beberapa waktu lalu.
Ratas yang berlangsung pada Senin (27/7), Jokowi memberikan arahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19. Dalam arahannya, Jokowi bilang penyerapan anggaran stimulus penanganan COVID-19 masih rendah. Dari anggaran Rp 695,2 triliun baru terserap 19% atau Rp 135 triliun.
Pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun dan dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengaku percepatan penyerapan anggaran PEN menjadi tantangan pemerintah pusat maupun daerah.
"Dari banyak program ini, kita lihat untuk kesehatan ini masih cukup rendah walaupun dalam 1 bulan terakhir ada perbaikan," kata Febrio dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2020 via virtual, Selasa (28/7/2020).
Sektor kesehatan yang dianggarkan Rp 87,55 triliun baru terealisasi 7,74%, menurut Febrio pencairan paling banyak untuk penanganan pasien. Dirinya mengaku akan mempercepat proses pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes).
"Jadi fokusnya memastikan nakes mendapat insentif, ini sudah di-simplify dan realisasinya lumayan tapi harus kita dorong agar insentif didapat nakes," ujarnya.
Perlindungan sosial sudah terealisasi 38,31% dari anggaran Rp 203,90 triliun. Menurut Febrio pemerintah optimistis program ini akan terserap hingga 100% lantaran pencairannya dilakukan setiap bulan.
"Jadi ini bagian dari program yang paling efektif," jelasnya.
Stimulus sektoral dan pemda baru terserap 6,57% dari anggaran Rp 106,11 triliun. Febrio mengatakan anggaran stimulus ini sangat berdampak pada ekonomi daerah khususnya desa. Sebab, anggaran ini biasanya dimanfaatkan untuk proyek padat karya.
Sementara program dukungan UMKM sudah terserap 25,3% dari anggaran Rp 123,46 triliun. Lumayan tingginya serapan dukungan UMKM ini, dikatakan Febrio usai pemerintah menitipkan uang negara kepada empat bank BUMN atau Himbara sebesar Rp 30 triliun, dan tujuh bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 triliun.
"Ini jurus yang cukup jitu karena kombinasi penjaminan kredit modal kerja dengan penempatan dana murah, ini relatif bagus," katanya.
Untuk pembiayaan korporasi, Febrio mengatakan masih belum ada serapan alias 0% dari anggaran Rp 53,57 triliun. Menurut dia, program ini akan terealisasi dalam waktu dekat lantaran bentuknya penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.
Sedangkan yang terakhir, mengenai insentif dunia usaha baru terserap 13,34% dari anggaran Rp 120,61 triliun. Menurut Febrio, pemerintah akan mendesain ulang skema pemberian insentif dunia usaha. Salah satu yang didesain ulang adalah mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).
"Ini akan banyak redesign. Program yang tidak jalan, itu akan didesain ulang supaya uangnya masuk ke kantong masyarakat. Contohnya PPh pasal 21 DTP. Bahasanya saja sudah susah dimengerti masyarakat. Kita harus kerja lebih baik dalam hal sosialisasi ke masyarakat agar mengerti," ungkapnya.
(hek/zlf)
