Proyeksi Resesi Menko dan Menkeu Beda, Mana yang Jadi Acuan?

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 29 Jul 2020 15:33 WIB
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-I 2018 tumbuh 5,2%. Pertumbuhan itu didukung dengan capaian penerimaan pajak maupun nonpajak.
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Resesi ekonomi yang menghantui Indonesia menimbulkan banyak persepsi dan proyeksi. Bahkan di tubuh pemerintah saja proyeksi soal resesi berbeda-beda.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara forum diskusi virtual Yayasan Pembangunan Indonesia, Senin (27/7) malam kemarin memberikan sinyal akan adanya resesi di ekonomi Indonesia.

Dalam paparannya dia memprediksi ekonomi di kuartal II-2020 -3,4%. Diprediksi kontraksi berlanjut di kuartal III-2020 menjadi -1%. Dengan dua kuartal berturut-turut ekonomi minus, maka Indonesia bisa jatuh ke jurang resesi.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih optimistis. Kemarin memprediksi kuartal II-2020 ekonomi Indonesia akan -4,3%. Namun di kuartal III-2020 akan kembali positif di 0,4%.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perbedaan proyeksi antar lembaga keuangan skala internasional seperti IMF, Bank Dunia, OECD merupakan hal yang wajar. Namun lain hal jika yang berbeda adalah proyeksi dari tubuh pemerintah.

"Kalau bank dunia lebih positif, IMF lebih moderat, sementara OECD lebih pesimis. Perbedaan ini memang didasarkan atas asumsi yang berbeda. Meskipun lumrah, ketidakkompakan, lembaga pemerintah khususnya dalam mengeluarkan prediksi pertumbuhan ekonomi bisa saja ditangkap publik sebagai adanya asumsi yang berbeda dalam perhitungan," ujarnya kepada detikcom, Rabu (29/7/2020).

Proyeksi dari pemerintah akan sangat didengar oleh para investor. Jika proyeksi antar menteri berbeda, maka akan membuat para investor bingung. Dampaknya malah akan membuat gejolak di pasar keuangan dan akan merugikan pemerintah sendiri yang masih mengandalkan utang dari pasar surat utang.

"Bagi investor di sektor keuangan, perbedaan ini akan membingungkan dan bukan tidak mungkin akan menambah volatilitas di pasar keuangan baik itu di pasar saham maupun di pasar obligasi. Khususnya untuk pasar obligasi tentu ini perlu diwaspadai untuk instrumen surat utang pemerintah. Karena dalam tren belakangan ini, pemerintah masih berharap kepada investor untuk masuk kembali ke SBN, volatilitas yang tinggi akan menjadikan investor ragu-ragu untuk masuk," ujarnya.

Sementara peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah seharusnya satu pandangan agar tidak membingungkan investor dan pelaku usaha. Dia menilai seharusnya yang wajib memberikan proyeksi sebaiknya Kemenko Bidang Perekonomian, dengan asumsi hasil olahan dari kementerian teknis yang ada di bawahnya.

"Kalau angka angka terlalu beda untuk pelaksana teknis juga persiapan akan terganggu. Misalnya di kuartal ke III PE positif artinya kan senses of crisis-nya kurang. Jadi daya dorong stimulusnya nanti tidak cepat. Jangan sampai ada yang bilang 'ah kan kuartal III positif ya sudah santai santai saja'. Tidak bisa seperti itu," ujarnya.

Proyeksi pemerintah seharusnya bisa menjadi motor pendorong psikologis investor di pasar maupun pelaku dunia usaha, sehingga proyeksi pemerintah juga harus dibuat seakurat mungkin.



Simak Video "Sisa 1 Minggu Lagi Buat RI Cegah Jurang Resesi, Bisa?"
[Gambas:Video 20detik]
(das/ara)