Deflasi Juli Jadi Pertanda Resesi, Pemerintah Harus Apa?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 04 Agu 2020 21:30 WIB
Jurang Resesi
Ilustrasi/Foto: Andhika Akbaryansyah
Jakarta -

Di bulan Juli ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi 0,10% akibat harga-harga komoditas menurun. Menurut analisis beberapa pakar ekonomi di Indonesia, deflasi ini merupakan pertanda perekonomian Indonesia akan terjun ke jurang resesi di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah tak boleh merasa senang dengan adanya deflasi. Adanya pergerakan harga-harga komoditas yang menurun, menandakan daya beli masyarakat juga sedang turun drastis.

"Deflasi ini kan bukan sesuatu kebanggaan. Karena bukan suatu hal yang bagus. Ini harus dikhawatirkan. Kita normalnya inflasi di level 3%. Ketika rendah begitu, bahkan deflasi, maka ada yang salah, artinya siklus ekonominya tidak tercipta dengan baik," kata Tauhid kepada detikcom, Selasa (4/8/2020).

Ia pun meminta pemerintah wanti-wanti akan deflasi ini, karena dinilai sebagai pertanda resesi.

"Menurut saya memang pemerintah harus aware tanda-tanda menuju resesi, sudah dibuktikan oleh inflasi yang rendah (mulai Maret-Juni) dalam beberapa waktu, dan sekarang deflasi," urai Tauhid.

Tauhid mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, agar kondisi ini berbalik stabil. Salah satunya ialah memperbesar porsi anggaran bantuan sosial (bansos) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Perlu diketahui, dari anggaran Rp 695,2 triliun untuk PEN, pemerintah mengalokasikan Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial.

"Bagaimana bansos jumlahnya bisa memadai, tidak seperti sekarang yang hanya 29% (dari total anggaran PEN), itu harusnya lebih besar. Minimal 50% dari pengeluaran mereka. Lalu jangkauannya harus dominan ke masyarakat kelas menengah ke bawah, karena langsung dikonsumsi. Sementara yang sekarang banyak yang tidak berhak juga mendapatkan, dan mereka bukan untuk dikonsumsi langsung, tapi disimpan," imbuh Tauhid.

Dihubungi secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, realisasi PEN khususnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui bansos berjalan lambat. Bahkan, ia menilai realisasi PEN berjalan tak efektif.

"Realisasi PEN ini ya nggak ada, realisasinya apa? Ini semua salah arah. PEN itu siapa yg dikhususkan? Masa yang memimpin Kementerian BUMN? Bisa apa dia Kementerian BUMN di dalam dia punya koridor? Apa yang harus distimulus? Karena PEN harus memberikan stimulus untuk meningkatkan daya beli. Jadi kita lihat kondisi PEN ini tidak efektif," tegas Anthony ketika dihubungi detikcom.

Meski ia menilai realisasi PEN ini sangat terlambat, namun pemerintah harus tetap melaksanakannya dan terus memperbaiki segala prosesnya.

"Ya ini sudah terlambat tapi apa mau dikata? Tapi harus dikerjakan," tutup Anthony.



Simak Video "Kembali Deflasi, Sinyal RI di Jurang Resesi?"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)