Ekonomi RI Minus, Pengusaha: Realisasi Anggaran Seperti Keong

Ekonomi RI Minus, Pengusaha: Realisasi Anggaran Seperti Keong

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 05 Agu 2020 21:30 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 terkontraksi -5,32%. Catatan itu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menjaga ekonomi lebih baik lagi.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, terkontraksinya perekonomian Indonesia bukan sesuatu yang mengejutkan. Hampir seluruh pihak sudah memprediksi hal itu akan terjadi.

"Ya memang seperti itu, karena PSBB dan pandemi COVID-19 menghentikan lalu lintas orang, semua tinggal di rumah," ujarnya Rabu (5/8/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk mencegah tren penurunan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Caranya dengan menggunakan kebijakan fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah. Dia menilai instrumen fiskal untuk stimulus dampak wabah COVID-19 realisasinya begitu lambat.

"Moneter sudah ada berbagai pelonggaran di sektor perbankan, walaupun tidak semua merasakan, sudah ada lebih dari Rp 800 triliun restrukturisasi. Nah dari sisi fiskal yang masih jauh ketinggalan. Belanja APBN masih sedikit baru sekitar 10% dari total APBN yang sekitar Rp 2.700 triliun. Stimulus ekonomi yang jumlahnya Rp 695,2 triliun lambat sekali realisasinya, sekitar 20-25%," terangnya.

ADVERTISEMENT

Menurut Sutrisno jika stimulus fiskal realisasinya terus melambat daya beli masyarakat terus memburuk. Padahal Presiden Jokowi sudah beberapa kali menegur para menterinya terkait hal itu.

"Ini memang aneh Presiden sudah ancam mau reshuffle kabinet segala, tetapi jalannya seperti keong. Gawat juga kalau Presiden sudah ancam tapi di bawahnya seperti nggak takut. Harusnya direalisasikan saja ancaman itu. Kalau perlu reshuffle ya segera reshuffle," ucapnya.

Sutrisno menilai, lambatnya realisasi anggaran lantaran banyak kementerian dan lembaga yang merasa khawatir. Mereka takut jika diserap dengan cepat akan tersandung hukum.

"Banyak birokrat yang masuk penjara akibat kesalahan dalam proses pelaksanaan anggaran. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memang memberikan ancaman itu. Pelaksanaan anggaran yang tidak benar adalah Tindakan pidana. Karena itu kayaknya birokrat, daripada masuk penjara milih lambat-lambat. Kewenangan tertinggi soal anggaran negara itu ada di tangan Presiden yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati selalu pengguna dan pengelola anggaran," terangnya.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar para lembaga pengawas keuangan dan badan hukum lainnya seperti BPK, Kejaksaan, KPK dan Kepolisian untuk duduk bersama dengan pemerintah. Tujuannya mencari cara agar penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan cepat dan tetap dalam pengawasan yang baik.

"Saya usulkan agar mereka segera duduk bersama mencari solusi agar pelaksana proyek dan pengguna anggaran tidak paranoid, dan dipastikan sepanjang tidak dikorupsi dan tidak ada moral hazard seharusnya semua bisa dijalankan dengan tenang. Semua lembaga ini kan masih dalam koridor kewenangan Presiden. Kalau Presiden perintahkan harusnya bisa ya," tutupnya.



Simak Video "Video Menkeu Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,7-5%"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads