Beredar kabar di media sosial, kampus Politeknik Keuangan Negara (STAN) ditutup. Kabarnya isu radikalisme jadi alasan utamanya kampus STAN ditutup.
Dalam sebuah gambar yang beredar di media sosial, disebutkan bahwa kampus kedinasan Kementerian Keuangan ditutup karena radikalisme. Keterangan dari gambar itu menyebutkan bahwa kampus STAN ditutup dan tidak menerima mahasiswa baru.
"Gara2 isu radikalisme di kampus STAN, maka selama 4 tahun ke depan kampus itu ditutup dan tidak menerima mahasiswa baru. Rupanya sekarang mahasiswa yang rajin shalat dan pengajian di Masjid dianggap pemerintah sebagai embrio radikalisme shg membahayakan keamanan negara ... Semakin kacau aja nih pemerintah, main tuduh2 aja," bunyi keterangan dalam foto tersebut.
Namun, Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar adanya. Bagaimana faktanya?
1. Kampus STAN Tidak Ditutup
Rahmadi menegaskan bahwa informasi mengenai kampus yang ditutup tidak benar adanya. Apalagi membawa-bawa isu radikalisme sebagai alasan utamanya. Dia menegaskan bahwa info tersebut sudah pasti salah.
"Kalau ada yang mengarahkan bahwa ditutup, sudah pasti tidak benar dan tidak berbicara dalam konteks punya otoritas untuk membicarakannya. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan alasan radikalisme. Sudah pasti salah," ungkap Rahmadi kepada detikcom, Kamis (6/8/2020).
2. Tidak Ada Radikalisme di STAN
Rahmadi menilai, isu radikalisme itu hoax yang dibuat-buat oleh pihak tak bertanggung jawab. Menurutnya, isu radikalisme erat dengan situasi politik. Bahkan, Rahmadi mengatakan isu ini banyak dilontarkan ke banyak perguruan tinggi lainnya, bukan cuma STAN.
"Isu radikalisme ini sangat terkait dengan situasi politik yang terjadi sejak beberapa tahun. Kami menyadari ada banyak pihak yang melontarkan isu ini, sebenarnya tidak secara khusus ditujukan ke PKN STAN saja tetapi secara umum pada perguruan tinggi pada umumnya," kata Rahmadi.
Menambahkan Rahmadi, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menegaskan baik insan Kemenkeu dan juga civitas akademik STAN semuanya memiliki peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
"Kalau isu radikalisme sejauh ini tidak ada. Bu Menkeu menekankan, STAN dan insan Kemenkeu sebagai perekat pemersatu bangsa yang Bhineka," ungkap Yustinus kepada detikcom.
