RUU Cipta Kerja Ditarget Rampung Oktober, Pakar: Bisa Uji Materi

Tim detikcom - detikFinance
Selasa, 18 Agu 2020 13:34 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja masih menuai pro dan kontra di tengah belum redanya pandemi virus Corona saat ini. Meskipun menuai kontroversi dari asosiasi pekerja atau buruh, pembahasannya diperkirakan akan rampung di awal Oktober 2020.

Lantas, apakah RUU Cipta Kerja perlu disahkan sesuai jadwal?

Pakar Hukum Universitas Indonesia Teddy Anggoro, berpendapat bahwa sebaiknya RUU Cipta Kerja segera disahkan. Jika masih ada hal yang belum bisa diterima bisa diajukan uji materi.

Teddy yang juga aktif sebagai tim pakar di Jaringan Bonus Demografi beralasan, dari 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja, yang kontroversial dan alot perdebatan yang hanya klaster ketenagakerjaan. Sementara sepuluh klaster yang lain relatif tidak banyak kontroversi.

" Ada satu dua hal yg kontroversi tapi tidak terlalu keras. Jadi menurut saya kalau banyak hal positif kenapa tidak disahkan saja, agar bisa jadi solusi di tengah krisis, " ujar Teddy, Minggu (17/8/2020).

Menurut Teddy dalam sistem ketatanegaraan memberi peranan pada pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-undang, kemudian dibahas DPR. Setelah disahkan itu ada proses evaluasi di Mahkamah Konstitusi.

"Bukan hanya uji formil tapi juga uji materiil. Nanti bisa dilihat subtansinya oleh Hakim MK apakah sesuai dengan UUD 45", kata Teddy.

" Jadi jangan stuck disini. Jangan dibalik seolah ketika ada yang kontroversial jangan disahkan. Justru dengan sistem ketatanegaraan lembaga yang ada, justru harusnya itu disahkan nanti baru ada evaluasinya. Jangan karena satu hal, hal lain yang kita sepakat baik jadi tidak jalan" imbuhnya.

Bagi kelompok yang masih menolak beberapa poin dalam klaster ketenagakerjaan. Teddy menyarankan untuk memanfaatkan forum konsultasi dan ruang pembahasan yang dibuka oleh DPR.

Jika setelah disahkan dianggap masih bermasalah, baru ajukan uji materi ke MK.

"Ini kan nggak selesai di situ setelah ketok palu. Amandemen ke 4 UUD 45 memberi peluang untuk melakukan review formil maupun materiil lewat MK," pungkasnya.



Simak Video "Polisi Bubarkan Aksi BEM SI Setahun Disahkannya UU Cipta Kerja"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)