Jakarta -
Perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun ini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang melanda, serta roda perekonomian yang melambat, memaksa seluruh komponen bangsa untuk berjuang lagi agar lolos dari jurang resesi.
Saat memberi pengarahan dari Posko Penanganan COVID-19 Jawa Barat di Bandung, Selasa (11/8) lalu, Presiden Joko Widodo mengakui butuh kerja keras untuk menumbuhkan ekonomi pada kuartal III-2020.
"Kita harapkan, kita ingin (ekonomi) tumbuh, tapi ini memang perlu kerja keras," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepala daerah untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran yang ada di dalam APBD. Pasalnya, kata dia masih ada anggaran APBD seluruh daerah sebesar Rp 170 Triliun yang mandek di bank.
"Artinya penggunaannya memerlukan kecepatan terutama di kuartal ketiga ini. Kunci ada di bulan Juli, Agustus dan September, supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi," imbuhnya.
Permintaan presiden ini tentunya disambut baik oleh banyak pihak. Di sektor konstruksi, khususnya industri logam, penggunaan anggaran daerah dipercaya mampu memberi stimulus bagi para pelaku usaha untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Seperti diketahui, dampak pandemi di sektor ini, cukup mempengaruhi mulai dari hulu hingga hilir.
"Industri logam kalo kita lihat terus terang dari hulu sampai ke hilir terdampak. Hulunya sendiri kalo kita bahas mengalami penurunan cukup ekstrem ya. Seperti kita tahu di hulu, Krakatau Steel juga sedang menurun drastis. Dampaknya seperti efek domino. Di hilir, ARFI selaku pelaku usaha industry dan manufaktur barang jadi, produk turunan baja, tentu saja kena imbasnya," ujarnya Sekjen Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma dalam siaran persnya.
Karena itu, penggunaan anggaran daerah untuk proyek pembangunan dan padat karya sudah cukup lama dinanti. Pun demikian, ia menilai bahwa masalah kesehatan di masa seperti saat ini juga tak boleh dikesampingkan.
Karenanya ia menilai keterlibatan TNI, Polri dalam Komite Penanganan Ekonomi Nasional (Komite PCPN) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kepatuhan dan disiplin masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari.
"Sehingga bisa dijalankan lebih intens, lebih luas dan lebih massif dan akhirnya bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Bidang konstruksi khususnya, menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Nah itu protokol kesehatan ini sering kali berbenturan. Jadi beberapa pekerjaan atau proyek yang padat karya juga harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang baik. Itu yang terpenting sebenarnya. Makanya Kita dari ARFI mau cepat, tapi juga mau tepat," jelasnya lagi.
Ia mengakui, jika berbicara mengenai protokol kesehatan, dari sisi pelaku usaha tentu banyak pertimbangannya. Mulai dari penggunaan masker, hand sanitizer tentunya menambah biaya. Karenanya, ia juga berharap vaksin COVID-19 dapat menjadi semangat dan harapan baru bagi dunia konstruksi.
"Apabila ada projek padat karya, dan vaksin sudah ditemukan dan diuji secara klinis, pemerintah juga sudah memberikan lampu hijau untuk merilis kepada publik. Pekerja dan yang terlibat di dalam proyek itu tidak akan takut sehingga kita dari asosiasi juga bisa membantu dalam pemulihan ekonomi. Untuk reboundnya," terangnya.
Pun demikian, menyikapi kondisi ekonomi seperti sekarang, Nico berpesan agar seluruh komponen bangsa tetap optimis dan mencegah terjadinya PHK massal. Kemudian dia juga berharap roda ekonomi kembali berputar.
"Jadi pesan kita pada pemerintah yang terakhir adalah agar memberikan juga atensi untuk alokasi anggaran di sector konstruksi. Bukan berarti mengesampingkan yang COVID-19. Anggaran di sektor konstruksi ini sangat penting karena menyerap tenaga kerja yang besar dan juga diserap oleh para pelaku industri manufaktur lain yang ada. Memberi efek domino juga pada industri lainnya," tuturnya lagi.
Simak Video "Video: Temui Jaksa Agung, Mendes Lapor Ada Dana Desa Dipakai Main Judol"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
