Bu Sri Mulyani Kok Curhat soal Menteri Baru di Kabinet, Ada Apa?

Bu Sri Mulyani Kok Curhat soal Menteri Baru di Kabinet, Ada Apa?

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 20 Agu 2020 08:00 WIB
Wawancara khusus Sri Mulyani untuk hari Jumat 21 April 2017.
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati curhat soal menteri-menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang belum pernah bekerja di pemerintahan. Mereka yang belum pernah duduk di pemerintahan itu belum memiliki pengalaman birokrasi. Di sisi lain, ada tantangan yang dihadapi Indonesia bahkan dunia yakni pandemi COVID-19.

"Beberapa menteri benar-benar baru menjabat. Saya selalu berpikir seandainya semua menteri seperti saya, berharap mereka sudah tahu tentang birokrasi, kebijakan, dokumen anggaran. Tapi tidak, beberapa dari mereka benar-benar baru, mereka belum pernah bekerja di pemerintahan sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam diskusi yang tayang di saluran YouTube The Jakarta Post, Rabu (19/8/2020).

Terkait pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri memerintahkan agar anggaran untuk pemulihan digelontorkan secara optimal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Presiden meminta dana tersebut harus disiram kepada masyarakat. Tapi, menyiram dana ke masyarakat ini tidak semudah menyiram air ke toilet. Ketika menyalurkan dana, pemerintah akan diaudit mengenai siapa target penerimanya, alamatnya, jadi ini bicara tentang data," sebutnya.

Setidaknya, lanjut dia, dalam 3 bulan terakhir pemerintah telah melakukan perubahan atau mendesain ulang kebijakan demi menyempurnakan upaya penanggulangan pandemi COVID-19.

ADVERTISEMENT

"Presiden menanyakan ini saatnya semua menteri melihat ke detail, bekerja secara mikro detail. Sisi baiknya, kami benar-benar bekerja 24 jam, kembali ke belakang setiap jam. Pada dasarnya kami mengejar seperti orang gila saat ini, lihat sangat detail," tambah Sri Mulyani.

Dirinya juga mewanti-wanti agar anggaran COVID-19 tak dikorupsi. Selengkapnya di halaman selanjutnya>>>

Sri Mulyani mewanti-wanti agar anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 tidak dikorupsi. Setidaknya total dana yang digelontorkan untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan virus Corona mencapai Rp 695 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap instansi pemerintah yang diberi amanah menyalurkan dana tersebut dapat merealisasikannya hingga sebesar 95-98%.

"Semoga mereka benar-benar mengikuti seperti yang saya sebutkan tadi, semoga tidak dikorupsi ya, supaya memberi manfaat kepada orang-orang. Saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua, tapi bisa jadi ada kendala," kata dia.

Dia itu menerangkan bahwa jika realisasi belanja pemerintah bisa mencapai 99% atau bahkan 100% itu merupakan suatu hal yang bagus. Tapi yang harus ditekankan adalah uang yang disalurkan itu tepat sasaran.

"Jika realisasi anggaran bisa mencapai hampir 99% atau 100% kemudian tepat sasaran itu bagus. Tapi jika serapan anggaran 99% tapi kualitas serapan dipertanyakan, itu menjadi alarm," jelasnya.

Dirinya pun menyoroti pemerintah daerah (pemda) dalam hal penggunaan anggaran. Sebab 1/3 belanja negara dilakukan oleh daerah.

"Kita berbicara tentang sepertiga dari pengeluaran sebenarnya tergantung pada pemerintah daerah dan kapasitas pemerintah daerah, kepemimpinan, kemampuan untuk menyampaikan semua berbeda dari provinsi ke kabupaten dan kemudian kota," tambah Sri Mulyani.



Simak Video "Video: Senyum Sri Mulyani Saat Ditanya Isu Mundur dari Kabinet Prabowo"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads