.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal komentar anggota DPR soal rendahnya kualitas belanja pemerintah saat memberikan pandangan atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019.
Dia menegaskan justru kualitas belanja pemerintah saat ini sudah baik, terbukti dari hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat. Paling pertama dia menjabarkan belanja pemerintah untuk infrastruktur untuk meningkatkan daya saing.
Selama tahun anggaran 2019 dia menjabarkan pemerintah telah berhasil membangun tambahan jalan sebanyak 350 km, jalan tol 18 km, dan jembatan sepanjang 15,7 km.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peningkatan kualitas belanja negara tercermin dari hasil pembangunan yang nyata. Di bidang infrastuktur terdapat penambahan jalan baru sepanjang 350,6 km jalan tol 18,8 km, jembatan 15,7 km," papar Sri Mulyani dalam pidatonya pada sidang rapat paripurna DPR, Selasa (25/8/2020).
Kemudian ada juga belanja pemerintah untuk mendorong sektor pendidikan. Misalnya realisasi program Indonesia Pintar hingga dana program sertifikasi buruh.
"Di bidang pendidikan pemerintah merealisasi program Indonesia Pintar yang sudah membantu 20,6 juta siswa, kemudian ada juga dana bantuan operasional sekolah untuk 8,7 juta siswa. Lalu program sertifikasi untuk 40,4 ribu buruh," sebut Sri Mulyani.
Masih di bidang pendidikan, Sri Mulyani menyatakan pemerintah sudah mendanai pendidikan kecakapan kerja untuk 8 ribu orang. Lalu ada bantuan untuk 449 ribu mahasiswa dalam bentuk kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa Bidikmisi, dan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi.
Kemudian dia menyebut di bidang kesehatan pemerintah sudah membiayai iuran BPJS untuk 96 juta jiwa. Dengan begitu puluhan juta orang bisa mendapatkan akses kesehatan gratis.
"Di samping itu di bidang kesehatan kami biayai iuran untuk PBI JKN untuk 96 juta jiwa sehingga mereka yang membutuhkan bisa akses kesehatan tanpa menyediakan premi," ujar Sri Mulyani.
Kemudian dalam menjaga ketahanan sosial, pemerintah sudah memberikan bantuan keluarga harapan kepada 9,8 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian bantuan pangan langsung non tunai kepada 15,3 juta keluarga penerima manfaat.
(dna/dna)
