Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya akan melakukan penghematan pada belanja perjalanan dinas. Hal ini untuk merespons beberapa komentar anggota DPR soal kurang efektifnya belanja barang pemerintah.
Komentar itu dilayangkan beberapa fraksi saat memberikan pandangan atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019.
"Pemerintah sependapat dengan F-PKB dan F-PKS soal perlunya efektifitas dan akuntabilitas belanja barang untuk 2019 yang dapat terus diperbaiki," ujar Sri Mulyani dalam pidatonya pada sidang rapat paripurna DPR, Selasa (25/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam hal ini belanja barang berupa perjalanan dinas, pemerintah akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan melakukan penghematan belanja perjalanan dinas," ungkapnya.
Dia menegaskan pemerintah akan melakukan efisiensi pada belanja untuk honorarium hingga perjalanan dinas PNS. Anggaran yang dihemat akan dialokasikan ke hal yang produktif.
"Pemerintah lakukan efisiensi dan efektivitas belanja pada pengendalian belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket meeting. Ini akan dialokasikan anggarannya ke hal produktif," ujar Sri Mulyani.
Kemudian terkait belanja barang yang dialokasikan untuk masyarakat ataupun diberikan ke Pemerintah Daerah, Sri Mulyani menyatakan akan melakukan identifikasi dan memonitor lebih ketat proses penyalurannya.
"Terkait belanja barang untuk masyarakat atau Pemda, kami lakukan identifikasi dan monitoring pada saat pemindahtanganannnya ke masyarakat," ujar Sri Mulyani.
(zlf/zlf)