Pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 677,2 triliun. Dari total tersebut, Rp 87,55 triliun untuk sektor penanganan COVID-19.
Namun, penyerapannya diperkirakan tidak bisa sampai 100%. Paling tidak anggaran kesehatan itu hanya mampu terserap Rp 72,73 triliun atau sekitar 83% dari alokasi.
"Tentunya diharapkan dilakukan optimalisasi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) anggaran dari Rp 87,55 triliun jadi Rp 72,73 triliun, dan kemudian bidang perlindungan sosial ada pergeseran tersebut dan akan mengusulkan program-program baru," dalam konferensi pers virtual, Rabu (26/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sampai Senin (24/8/2020) kemarin, anggaran kesehatan penanganan COVID-19 baru terserap Rp 7,36 triliun atau sekitar 13,98% dari pagu Rp 87,55 triliun.
"Anggaran kesehatan alokasinya tetap Rp 87,55 triliun. Namun dari hasil analisis, proyeksi penyerapan sampai akhir tahun kemungkinan akan terserap Rp 72,73 triliun (83%)," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono.
Anggaran yang berpotensi belum terserap sampai akhir tahun tersebut, kemudian akan di-realokasi ke program lain dalam bentuk usulan program baru atau optimalisasi maupun penambahan terhadap program yang sudah ada, tapi masih dalam sektor kesehatan.
"Namun dengan usulan program yang baru, yang lebih operasional dan bisa merealisasi anggaran. Program barunya masih di dalam cakupan 6 kelompok Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," imbuh Susiwijono.
Keenam program kelompok penanganan COVID-19 dan PEN yang dimaksud Susiwijono yakni di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral/ pemerintah daerah, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Pengalokasian anggaran penanganan COVID-19 dan PEN tersebut kemudian akan dibahas secara lebih intensif lagi besok, Kamis (27/8/2020) bersama Ketua Komite dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB.
"Jadi besok akan dibahas secara detail dan komprehensif, berapa proyeksi penyerapan anggaran masing-masing program sampai akhir tahun, dan berapa yang berpotensi belum terserap, untuk segera disiapkan usulan program baru. Semua ini dimaksudkan untuk mendorong ekonomi kita dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi," tutur Susiwijono.
(hns/hns)