Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI kembali menggelar rapat kerja (Raker) lanjutan kemarin. Berdasarkan hasil rapat, Komisi IV DPR RI menyetujui penerapan kartu tani dilakukan secara bertahap dan akan mengawasi implementasinya di lapangan.
"Komisi IV DPR RI menyetujui untuk membentuk panja tentang pupuk bersubsidi," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).
Lebih lanjut Sudin menjelaskan Kementan akan kembali mengusulkan penambahan anggaran untuk alokasi pupuk bersubsidi 2021 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Kementan juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan yang mengalami duplikasi dan kegiatan berbasis pilot project dengan skala kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun kegiatan tersebut meliputi kegiatan pengadaan irigasi tersier, kegiatan sekolah lapang, diklat pelatihan dan atau vokasi. Menurut Sudin kegiatan yang dilaksanakan Kementan harus mampu menjawab kebutuhan petani dalam mendukung upaya peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan pangan.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementan akan menyiapkan program di tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19.
"Diantaranya penguatan lumbung pangan masyarakat desa, pengembangan usaha pangan masyarakat, pekarangan pangan lestari (P2L), pembangunan nursery perkebunan dan kegiatan padat karya," paparnya.
Syahrul juga menambahkan target dari program kerja Kementan pada 2021 yakni, untuk mendukung ketahanan pangan, mendukung bahan baku industri, dan mendukung ekspor.
"Sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tahun 2021, Kementerian Pertanian juga telah merencanakan penyiapan sarana dan prasarana pertanian," pungkasnya.
(ega/hns)