Pemerintah Dinilai 'Ugal-Ugalan' Dalam Berutang, Benarkah?

Pemerintah Dinilai 'Ugal-Ugalan' Dalam Berutang, Benarkah?

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 02 Sep 2020 18:45 WIB
Data utang pemerintah
Foto: Mindra Purnomo

Selain jumlah utang yang makin besar, lanjutnya, beban utang juga semakin tinggi. Pada 2019, beban bunga utangnya mencapai Rp 275,54 triliun.

"Tidak lama lagi dalam beberapa tahun ke depan, kita harus membayar utang setiap tahun lebih dari Rp 1.000 triliun. APBN sudah masuk perangkap, harus berutang untuk membayar utang. Indikasinya, keseimbangan primer merupakan indikator keseimbangan utang. Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa pembayaran utang dilakukan dengan melakukan utang baru," terangnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan anggota DPR, Theo Sambuaga yang ikut hadir dalam diskusi tersebut mengatakan setiap pemerintahan yang baru pasti akan mewariskan masalah di pemerintahan sebelumnya, termasuk soal utang.

Namun, dia menilai utang tersebut yang terpenting harus bermanfaat untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat serta pemberdayaan ekonomi, sehingga manusianya bisa sehat dan tetap produktif.

ADVERTISEMENT

"Yang lebih penting lagi, ke depan kita ini harus shift dari orientasi ekspor komoditas tradisional ke ekspor yang lebih mempunyai nilai tambah tinggi dengan teknologi tinggi. Sehingga di samping dapat meningkatkan produktivitas orang-orang yang ada saat ini, juga dapat menghasilkan barang-barang yang bisa merebut pasar di luar. Semuanya itu untuk menambah kemampuan kita membayar utang yang akan datang yang pasti akan tersisa sampai ke belakang," katanya.



Simak Video "Video Momen DPR Cecar Sri Mulyani: Penghematan Ujung-ujungnya Tambah Utang"
[Gambas:Video 20detik]

(eds/eds)

Hide Ads