Pemerintah Inggris meminta Uni Eropa memberikan sikap terkait kesepakatan dagang setelah Brexit. Mengutip Reuters Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat ini sedang menyusun kesepakatan dagang negara tersebut.
"Jika tidak ada persetujuan atau kesepakatan maka tidak ada perdagangan bebas dan itu harus diterima," kata Johnson dikutip dari Reuters, Senin (7/9/2020).
Inggris memang secara resmi telah meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari lalu. Menurut Johnson tak masalah jika hubungan antara Inggris dan Uni Eropa bisa seperti Australia. Di mana kedua negara menggabungkan aturan WTO dengan kesepakatan spesifik untuk produk tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya dia menargetkan kesepakatan ini selesai pada 15 Oktober mendatang. Selain, Inggris sedang menyiapkan aturan perbatasan, pelabuhan dan membuat aturan ketat terkait perairan dan perikanan.
Kemudian aturan tentang penerbangan, transportasi hingga kerja sama ilmiah. Johnson menegaskan memang masih ada masalah yang harus diselesaikan di kesepakatan dagang ini, meski dia tidak merinci detail masalah itu
Kepala Eksekutif UE Ursula von der Leyen meyakini pemerintah Inggris mengimplementasikan kesepakatan ini sesuai dengan hukum internasional. Namun Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney mencurigai jika hal ini adalah permainan politik yang dibuat oleh pemerintahan Inggris.
Jika tidak ada kesepakatan maka potensi US$ 900 miliar transaksi perdagangan antara Inggris dan Eropa bisa masuk dalam jurang ketidakpastian.
(kil/hns)