Hindari Penyelewengan, BPK Pantau Anggaran Jumbo Penanganan Corona

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 08 Sep 2020 11:11 WIB
BUMN percetakan uang, Perum Peruri dibanjiri pesanan cetak uang dari Bank Indonesia (BI). Pihak Peruri mengaku sangat kewalahan untuk memenuhi pesanan uang dari BI yang mencapai miliaran lembar. Seorang petugas tampak merapihkan tumpukan uang di cash center Bank Negara Indonesia Pusat, kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (21/10/2013). (FOTO: Rachman Haryanto/detikFoto)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya ke ekonomi membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran jumbo. Untuk menghindari penyelewengan pemerintah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memantau penggunaan anggaran COVID-19.

Kerjasama itu ditandai dengan kick off meeting yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan seluruh jajaran BPK di Istana Kepresidenan. Dengan dilakukan kick off tersebut maka pemeriksaan atas pengelolaan anggaran COVID-19 di tahun 2020 resmi dilakukan.

"Saya menyambut gembira acara ini, kick off meeting pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020, hari ini. Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera. Agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis," kata Jokowi dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurut Jokowi dengan mendukung pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bentuk tanggung jawab seluruh pihak, tak hanya pemerintah pusat, tapi juga Pemda, lembaga negara, BI, OJK, BUMN, BLU, BUMD, TNI dan Polri untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara untuk penanganan COVID-19 yang transparan dan akuntabel.

Sementara Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam kesempatan yang sama mengatakan, dalam 3 bulan terakhir, seluruh auditorat keuangan negara di BPK telah intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek pemeriksaan yang akan dilakukan.

"BPK juga telah melakukan telah melakukan kajian mendalam terkait jenis tujuan dan program pemeriksaan. Kami juga telah bicarakan hal ini dengan Presiden, dan alhamdulillah Presiden berikan dukungan penuh kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan ini," tuturnya.

"Ini merupakan bukti bahwa presiden memiliki komitmen kuat dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel khususnya dalam mengatasi pandemi covid dan pemulihan ekonomi nasional," tambahnya.

Agung menambahkan, untuk prosedur pemeriksaannya akan dibuat dengan desain menyesuaikan kondisi kedaruratan. Sehingga memungkinkan presiden sebagai kepala negara mendapat informasi secara rutin perkembangan pemeriksaan setiap bulannya.

(das/fdl)