Bagaimana Imbas PSBB Jakarta ke Bisnis Angkutan Umum?

Bagaimana Imbas PSBB Jakarta ke Bisnis Angkutan Umum?

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 11 Sep 2020 09:00 WIB
Warga menumpang angkutan umum di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan mengatakan dari sekitar 85.900 kendaraan yang berada di bawah naungannya, hanya 8.000-8.600 unit yang masih dapat beroperasi hal tersebut disebabkan jumlah penumpang turun drastis karena sebagian besar orang kini lebih banyak di rumah mengikuti imbauan pemerintah dan penerapan PSBB. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Jakarta -

Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 14 September 2020 menjadi pil pahit bagi banyak kalangan, salah satunya pengusaha industri transportasi.

Pelaksanaan PSBB yang berlaku pekan depan ini kembali kepada pengetatan seperti pemberlakuan pertama kali di Maret 2020. Tujuannya agar memutus rantai penyebaran COVID-19 di ibu kota negara.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) khawatir terjadi penurunan omzet dari 90% hingga 100% usai mengetahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 14 September 2020.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PSBB yang akan diterapkan ini sama seperti yang pernah diberlakukan pada Maret. Di mana beberapa kegiatan bisnis termasuk angkutan kendaraan yang keluar masuk ibu kota dibatasi.

"Bahwa itu akan berdampak pasti kalau kita mengingat pengalaman Maret lalu, itu benar-benar itu dalam tanda kutip yang kita perdebatkan antara PSBB dan Lockdown itu semua menurun, omzet menurun dari 90-100%," kata Ateng saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

ADVERTISEMENT

Organda pada umumnya mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang ingin menerapkan PSBB demi memutus rantai penyebaran COVID-19 dan menjaga setiap masyarakatnya tidak terdampak lebih dalam karena Corona.

Oleh karena itu, dirinya khawatir kebijakan tersebut membuat omzet perusahaan otobus (PO) menurun kembali seperti yang terjadi pada pelaksanaan PSBB di Maret 2020.

"Itu suatu keadaan yang berat," katanya.

Kendati demikian, Ateng berharap kebijaksanaan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dapat membantu industri angkutan nasional tetap bertahan di tengah pandemi Corona.

Dia mencontohkan, kebijaksanaan tersebut berupa insentif yang bisa dinikmati para PO beserta para pegawainya mulai dari pengemudi atau sopir, kernet, hingga bagian operasional lainnya. Salah satu bantuan yang bisa diberikan dalam bentuk tunai atau BLT.

Terus yang terlebih lagi kepada khalayak kita yang banyak pengemudi, operasional, kernet, semua tenaga kerja kalau kita bicara BLT memang jadul banget tapi itu yang diperlukan, karena mereka tidak bergerak, mereka tidak bisa bekerja, mereka harus ada support itu, ini namanya kebijaksanaan," kata Ateng.



Simak Video "Video: Menhub Ungkap Peran Jokowi untuk Peningkatan Angkutan Massal Perkotaan"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads