Farras mengatakan penerapan PSBB jilid II hampir sama seperti yang dilakukan oleh Melbourne dimana membatasi beberapa kegiatan salah satunya menerapkan 25% yang work from office (WFO), restoran hanya boleh take away.
Farras mengaku belum bisa memastikan PSBB jilid II DKI Jakarta akan berhasil atau gagal menekan penyebaran COVID-19 atau tidak. Menurut dia, yang pasti kebijakan tersebut berdampak pada ekonomi ibu kota maupun nasional.
"PSBB jilid II menekan ekonomi Jakarta khususnya dan akan berpengaruh pada ekonomi nasional karena kontribusinya sekitar 18%, seperlima ekonomi nasional ada di Jakarta," katanya.
Farras menilai, pelaksanaan PSBB jilid II di DKI Jakarta juga sebagai tanda ekonomi Indonesia pasti resesi. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut.
"Ketika ada pengumuman PSBB Jilid II pada Rabu sebenarnya secara tidak resmi menandai resesi karena pada kuartal II sudah alami kontraksi 5% secara nasional dan spesifik Jakarta minus 8,22% artinya Jakarta sangat terpukul meskipun karena PSBB jilid II lebih longgar dibandingkan jilid I karena 25% perkantoran bisa masuk," ungkapnya.
Meski begitu, dirinya mengatakan kepastian Indonesia akan resesi atau tidaknya harus menunggu laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 pada awal November.
"Meskipun kita perlu menunggu pengumuman resmi pada awal November, tapi sudah 99% sudah berada dalam resesi," tegasnya.
(hek/fdl)
