.webp)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan status driver ojek online (ojol) dapat diubah menjadi pekerja, bukan lagi mitra aplikator. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri pada saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI hari ini.
Indah mengaku Kemnaker sudah percaya diri dapat menaikkan status para driver ojol menjadi pekerja. Pihaknya telah menggandeng para ahli dari beberapa universitas untuk melakukan kajian.
"Sudah hampir comform 90% sudah menganggap mereka (taksi online, ojol, kurir online) pekerja, karena sudah didukung dengan kajian, sudah ada tim pakar
dari beberapa universitas yang digunakan untuk lebih membuat kami confident menyebut mereka lebih pekerja," kata Indah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari hasil kajian tersebut, Indah menerangkan ada karakteristik atasan dan bawahan dari sistem kerja driver ojol. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan potongan aplikasi yang harus membuat driver ojol menyetor pendapatan mereka.
Selain itu, ada beberapa negara yang telah menyatakan driver ojol sebagai pekerja. Di antaranya, Belanda, Kanada, Singapura, Inggris, Spanyol, dan Uni Eropa (UE).
"Toh ada aturan yang mewajibkan aturan dipotong pendapatannya, jadi posisinya di bawah pengusaha. Dari hasil kajian itu, kami dapat masukan ada 6 negara yang sudah mengatakan mereka sebagai pekerja mitra ini semua dengan undang-undang mereka (negara), seperti Singapura, Inggris, Kanada, Spanyol, Belanda, Uni Eropa," terang Indah.
Lebih lanjut, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) akan membahas gig workers atau kemitraan dalam persidangan mulai tahun ini hingga 2027. Indah menerangkan ILO juga telah menyatakan driver ojol sebagai pekerja, bukan mitra. Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan pengusaha aplikator agar dapat memahami tiga isu utama yang dituntut para driver ojol dari tahun ke tahun.
"Kami terus komunikasikan para pengusaha aplikator bagaimana mereka bisa memahami juga tiga isu utama yang selalu jadi tuntutan para ojol, taksol, kurol, adalah mengenai waktu kerja istirahat, termasuk cuti ketika ladies ojol sedang haid. Dan juga kepesertaan Jamsosnaker, mereka minta diperlakukan sama dengan pekerja lain, ada kontribusi dari pengusaha. Ketiga, hak lain termasuk untuk hari raya, batas usia mereka bekerja," tambah Indah.
Pihaknya juga telah merancang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) untuk perlindungan ojol. Indah mengklaim aturan tersebut sudah rampung dibahas di Kemnaker. Namun, peraturan tersebut masih kendala harmonisasi dari lintas kementerian. Untuk itu, dia meminta dukungan dari Komisi IX DPR RI.
"Jadi, kami sedang punyai rancangan Permenaker perlindungan ojol. Itu sudah clear di kami. Mohon dukungan karena proses harmonasiasi, karena ini masih berat proses harmonisasinya berhadapan dengan kemeterian lain, di Kemenhub, Komdigi, dan Kementerian Hukum," jelas Indah.
(rrd/rrd)
