DPR Ungkap Pupuk Subsidi Langka, Mentan: Saya Selesaikan 1 Minggu Ini

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 21 Sep 2020 15:54 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Kabinet Kerja II
Mentan Syahrul Yasin Limpo/Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Komisi IV DPR RI kembali menemukan persoalan dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Kali ini persoalannya adalah pupuk subsidi yang sudah langka dan dikeluhkan oleh para petani.

"Saudara Menteri beserta Dirjen, Dirut Pupuk Holding, saya dapat keluhan, dan bukan saya saja. Yang paling besar itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam kelangkaan pupuk," ungkap Ketua Komisi IV dari fraksi PDIP Sudin, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Menurut Sudin, kehadiran Kartu Tani yang salah satunya bertujuan untuk mengatasi masalah pupuk subsidi tak berjalan efektif. Selain itu, Komisi IV DPR RI juga telah menyetujui pengajuan anggaran tambahan untuk pupuk bersubsidi yang diajukan Kementan.

"Komisi IV mendukung Kementan sudah membuat surat. Tapi kami belum dapat jawabannya soal pengajuan tambahan pupuk bersubsidi," tutur Sudin.

Persoalan pupuk subsidi ini juga disinggung oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKB Daniel Johan. Ia meminta, ketika memasuki musim panen di bulan Oktober tak ada lagi persoalan pupuk langka.

"Persoalan pertama adalah untuk memastikan masa tanam di akhir tahun ini mulai bulan Oktober itu kepastian pupuk benar-benar bisa diterima oleh para petani. Semua ini dari seluruh daerah begitu banyak yang masuk, mereka kehilangan pupuk. Kita ingin memastikan memasuki masa panen di bulan Oktober tidak ada lagi masalah pupuk," tegas Daniel.

Menurutnya, jika pupuk subsidi masih jadi persoalan di petani, maka ia yakin produksi nasional akan turun drastis.

"Karena kalau sampai pupuk bermasalah, bisa menurunkan produksi. Satu ton saja petani kehilangan, produksi nasional akan anjlok," kata Daniel.

Menjawab persoalan pupuk ini, Syahrul berjanji akan menyelesaikannya dalam 1 minggu.

"Saya akan urus 1 minggu ini, saya akan selesaikan 1 minggu ini," tegas Syahrul.

Menurut Syahrul, proses pengadaan pupuk subsidi ini bisa diselesaikan dengan cepat karena anggaran sudah disetujui.

"Pemerintah telah menyetujui penambahan anggaran pupuk. Tinggal adiministrasi yang belum sepenuhnya. Tapi semua proses sudah kita lewati dan langkah di lapangan kita sudah mulai menyikapinya," tutup Syahrul.

(ara/ara)