.webp)
Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) untuk program perbengkelan alat mesin pertanian (alsintan) sebesar Rp 13,28 miliar memicu emosi Ketua Komisi IV DPR RI dari fraksi PDIP Sudin. Program tersebut tercantum dalam rencana kerja anggaran (RKA) Kementan tahun 2021.
1. Desa Dapat Rp 738 Juta
Dalam RKA, program perbengkelan alsintan itu diberikan kepada 18 Kelompok Kerja (Pokja) terbaik di 18 desa dari 18 kabupaten. Masing-masing Pokja di desa itu mendapat sekitar Rp 738 juta untuk membangun gedung bengkel dan pengadaan alatnya.
"Yang mengelola Pokja di Kabupaten. Pokja yang memang sudah jalan dan penilaian pusat itu baik. Satu kabupaten satu, yang paling bagus," kata Direktur Jenderal PSP Kementan Sarwo Edhy dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Senin (21/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2. Ketua Komisi IV Minta Program Dihapus
Mengetahui alokasi anggaran itu, Sudin langsung meminta program tersebut dihapus dari RKA, dan diganti ke anggaran lain.
"Saudara Dirjen, saya minta itu dibatalin! Nggak ada itu! Masa 1 desa dikasih Rp 738 juta untuk bengkel? Saya bilang dari kemarin, Anda saja kalau beli motor, beli mobil, pasti ada akta service-nya, masa ini satu desa dikasih Rp 738 juta untuk bangun gedung, beli alat? Tolong Pak, tolong Pak!" tegas Sudin kepada Direktur Jenderal PSP Kementan Sarwo Edhy.
3. Bikin DPR Emosi
Sudin berpendapat seharusnya kegiatan servis alsintan bisa dilakukan di service center dari produsen alsintan itu sendiri, sehingga ia menilai program itu tak masuk akal. Sudin juga mengaku sangat emosi mengetahui ada program tersebut.
"Gila satu desa dikasih Rp 738 juta. Ini uang negara, Bapak! Tadi Anda bilang Pokja yang sudah bagus, kalau sudah bagus ngapain dibantu? Kecuali PSP memberikan bantuan peralatan misalnya diadakan satu set tool kit, atau satu set dongkrak buaya supaya bisa membersihkan, itu wajar. Kenapa Anda nggak sekalian panggil teknisi dari Jepang untuk tinggal di desa itu sekalian? Mohon maaf Pak Menteri, saya emosi kalau melihat begini," kata Sudin.
4. Penjelasan Kementan
Sarwo Edhy menerangkan, bengkel alsintan itu diadakan khusus untuk pemeliharaan alsintan yang umurnya sudah di atas 2 tahun. Pasalnya, jaminan pemeliharaan dari produsen alsintan biasanya hanya berlaku 1-2 tahun setelah dibeli.
"Sebetulnya perbengkelan tersebut dimaksudkan sebagai pusat perbaikan bagi alsintan-alsintan yang rusak, yang umurnya biasanya sudah di atas 2 tahun. Jaminan purna jual dari pabrikan atau produsen biasanya hanya 1-2 tahun. Untuk itu ide pun muncul untuk membangun di setiap kabupaten 1 unit perbengkelan alsintan," terang Sarwo Edhy ketika dihubungi detikcom melalui pesan singkat.
5. Kementan Alokasi Anggaran ke Program Lain
Merespons kritik keras DPR, Sarwo Edhy mengatakan pihaknya akan merombak program tersebut. Lalu, anggarannya akan dialokasikan untuk pengadaan alat perbengkelan kepada Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) di seluruh provinsi di Indonesia.
"Bapak Ketua Komisi yang menyarankan agar dana tersebut dialihkan untuk membeli peralatan bengkel dan dibantukan ke UPJA-UPJA itu pun sangat baik. Sehingga untuk tahun 2021 anggaran tersebut kami alihkan menjadi bantuan peralatan perbengkelan untuk pemeliharaan alsintan di tingkat UPJA di 33 provinsi, tentunya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia," tandas Sarwo Edhy.
(ara/ara)
