.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperketat oleh Pemprov DKI Jakarta tidak akan berdampak besar pada perekonomian. Setidaknya apabila dibandingkan dengan penerapan PSBB pada saat awal tahun, ketika pandemi baru melanda Indonesia.
Menurutnya, masyarakat pun sudah tidak kaget dengan adanya PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta. Dengan begitu, masyarakat sudah bisa melakukan penyesuaian dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan perekonomian.
"Masyarakat di daerah perkotaan sudah paham PSBB, karena sudah jalan sejak Maret lalu, maka mereka sudah bisa melakukan kombinasi kegiatan-kegiatan dengan kondisi tetap terjaganya protokol kesehatan yang ketat. Mereka akan melakukan adjustment, sehingga dampaknya tidak akan sedalam Maret-April lalu," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan perbedaan PSBB di masa awal pandemi dan sekarang, menurutnya di masa awal pandemi masyarakat terkesan kaget dengan pemberlakuan pembatasan, sehingga sulit melakukan penyesuaian. Termasuk dalam melakukan aktivitas perekonomian. Alhasil ekonomi pun terkontraksi karena pergerakan yang dibatasi.
"Jadi waktu itu nggak ada pengalaman, nggak ada perencanaan, dan nggak bisa di-adjust dengan cepat. Maka kontraksi ekonomi sangat dalam karena semua berhenti," ujar Sri Mulyani.
Dia mengatakan di bulan Juni masyarakat sudah mulai bisa melakukan adaptasi dan penyesuaian kegiatan sehari-hari meski ada PSBB, sehingga meskipun pengetatan sosial dilakukan tidak membuat semua aktivitas terhenti.
"Namun di Juni ini sudah mulai terjadi adjustment-nya, ini yang jadi harapan walaupun ada pengetatan dari sisi PSBB, tapi tidak berarti semua aktivitas berhenti dan kemudian berdampak ke perekonomiannya," ungkap Sri Mulyani.
"Jadi momentum pemulihan bisa di-stimulate tanpa kena COVID-19," lanjutnya.
