Batal! Klaster Pendidikan Bakal Dicabut dari RUU Cipta Kerja

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 24 Sep 2020 14:00 WIB
Massa buruh menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Sumut. Mereka menolak RUU Cipta Kerja
Ilustrasi/Demonstrasi Tolak Omnibus Law/Foto: Datuk Haris Molana-detikcom

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani meyakinkan bahwa sebenarnya dunia usaha dan Kementerian Ketenagakerjaan telah melibatkan serikat pekerja atau buruh dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu bahkan memakan waktu selama 3 minggu sejak Juli 2020 lalu.

"Sebetulnya kami di sudah ketemu dengan ketua konfederasi selama 3 minggu di bulan Juli dengan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Rosan.

Akan tetapi, dari total enam konfederasi yang diundang, dia bilang dua di antaranya memilih walk out atau meninggalkan lokasi sebelum pembahasan RUU itu dimulai.

"Memang dari 6 federasi itu ada 2 yang walk out sebelum masuk pembahasan materi dimulai," ungkapnya.

Rosan menyebut dua konfederasi serikat buruh yang memilih walk out tersebut adalah KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal dan KSPSI yang dipimpin oleh Andi Nena Wae. Meski begitu, pembahasan pasal-pasal RUU Omnibus Law Cipta Kerja khusus kluster ketenagakerjaan tetap berlangsung dengan hanya diikuti oleh empat konfederasi saja.

Selama pembahasan pun, tentu ada saja ketidaksesuaian pendapat antara Kadin dengan serikat buruh. Akhirnya, beberapa hal tetap tidak menemukan titik temu.

Seperti masalah pekerja outsourcing. Dunia usaha mengusulkan masa kerja pekerja outsourcing tidak dibatasi lama kerjanya. Namun, dunia usaha akan memberikan uang pesangon yang sebelumnya belum ada.

"Usulan kami tidak dibatasi bidangnya, tetapi diberikan seperti uang pesangon yang kalau dulu kan enggak ada," katanya.

Lalu, ada juga tentang masalah UMR yang masih belum menemukan titik temu. Para perwakilan konfederasi serikat buruh meminta agar nilainya tidak lebih rendah dari yang ada saat ini.

"UMR seingat saya sudah ada permintaan dari mereka jangan sampai UMR nantinya di bawah UMR yang sekarang. Itu ada formulanya, dan memang perlu ada pembahasan. Ada yang disetujui tapi ada subjeknya," tuturnya.

Namun, ada juga beberapa hal yang telah mencapai kesepakatan bersama. Hasil pembahasan selama tiga pekan itu pun telah disampaikan Kadin kepada para legislator.

"Sudah didengarkan masukannya dan ini telah jadi pembahasan di DPR," sambungnya.

Halaman


Simak Video "Benarkah UU Cipta Kerja 'Obat Mujarab' Investasi di RI?"
[Gambas:Video 20detik]

(eds/eds)