Soeharto, Utang dan Superholding BUMN

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 29 Sep 2020 11:11 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Wacana pembubaran Kementerian BUMN dan pembentukan superholding BUMN yang sempat heboh belakangan ini tak lepas dari sosok Tanri Abeng. Ia adalah Menteri BUMN pertama yang memunculkan ide atau gagasan mengenai konsep tersebut.

Tanri bercerita, pendirian Kementerian BUMN dan konsep superholding sendiri tak lepas dari krisis yang terjadi pada tahun 1998. Kondisi krisis kala itu sangat parah, di mana pertumbuhan ekonomi minus sampai 14%, inflasi 77%, rupiah terdepresiasi dari Rp 2.400 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp 17.000 pada Mei 1998.

Namun, pada 15 Januari 1998, IMF sudah siap memberikan pinjaman (standby loan) dengan nilai US$ 43 miliar yang dikenal dengan penandatangan LoI. Setelah penandatangan itu, Presiden Soeharto tampil di televisi dan memberikan pernyataan.

"Saudara-saudara jangan khawatir dengan utang yang baru ia teken karena kita punya banyak BUMN," kata Tanri mengutip pertanyaan Soeharto dalam diskusi online yang digelar Senin malam (28/9/2020).

Meski begitu, Soeharto tak menjelaskan kaitannya utang dengan banyaknya BUMN. Tiga hari setelah itu, 18 Januari 1998, Soeharto memanggil Tanri di Bina Graha. Tanri yang sebelumnya sama sekali belum pernah berkomunikasi dengan Soeharto mengaku gugup.

"Pada waktu saya berhadapan Pak Harto beliau mengatakan begini, saya punya 159 BUMN tapi tidak produktif bagaimana caranya meningkatkan nilai BUMN ini sehingga kalau saya privatisasi maka harganya akan tinggi dan bisa membayar utang," jelasnya.

Kala itu Tanri menangkap, keinginan Soeharto adalah meningkatkan nilai tambah BUMN yang saat itu tidak produktif. Ia pun butuh waktu tiga minggu untuk mempelajari BUMN.

"Tiga minggu kemudian saya kembali ke Bapak Presiden di Bina Graha dengan mengemukakan konsep sebagai berikut. Pertama harus konsolidasi aset produktif seluruh BUMN digabung national holding company yang sekarang disebut-sebut superholding dengan 10 sektoral holding di bawahnya," terangnya.

Kalau itu terjadi maka 159 BUMN yang saat itu tersebar di 17 kementerian harus dipindah dan masuk di bawah superholding. Strukturnya pun merupakan struktur korporasi, bukan birokrasi.

"Tapi apa yang terjadi, 14 Maret 1998 Kabinet Pembangunan VII diumumkan dan saya ditunjuk Menteri Negara Pendayagunaan BUMN," katanya.

Sehari setelah itu, Tanri dipanggil Soeharto ke kediamannya di Cendana. Ia pun mengungkapkan strateginya yakni restrukturisasi menuju privatisasi sebelum privatisasi.

Singkat cerita, Tanri mengatakan roadmap BUMN yang ia lahirkan untuk 2000-2015 adalah Kementerian BUMN berakhir pada tahun 2010 atau bertahan sebagai kementerian dalam waktu 10 tahun.

Selanjutnya, dari 2010 ke 2015 kementerian digantikan oleh Badan Pengelola BUMN. Dia menuturkan, 5 tahun dibutuhkan untuk persiapan.

"Jadi pada tahun 2015 sebenarnya kalau mengikuti roadmap saya, tidak ada lagi Menteri BUMN, tidak ada Kepala Badan, tapi yang ada dirut national holding company," terangnya.

Meski begitu, ia tak melihat adanya sinyal atau aba-aba dari pimpinan politik khususnya presiden untuk mengatakan pembentukan superholding BUMN. Padahal untuk menuju superholding BUMN membutuhkan waktu paling tidak 3 sampai 4 tahun.

"Jadi kalau menurut saya, kalau memang pilihan politik superholding dan saya kira jangka panjang seyogyanya ke sana maka harus jauh-jauh hari dari pimpinan politik kita menuju superholding itu," terangnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2