Nyaris Rp 800 Triliun Sudah Dihabiskan untuk Tangani Corona di RI

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 29 Sep 2020 13:15 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pandemi Corona yang berlangsung lebih dari enam bukan ini sudah menghabiskan banyak uang. Pemerintah tercatat sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 800 triliun untuk menangani virus yang belum ada obat dan vaksinnya ini.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instasi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan anggaran sekitar Rp 800 triliun ini merupakan gabungan dari APBN dan APBD.

"Kita lihat APBN teralokasi Rp 695,2 triliun, APBD Rp 78,2 triliun, dana desa Rp 28,46 truliun. Total mendekati Rp 800 triliun," kata Salamat dalam acara Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH secara virtual, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Besar dana penanggulangan Corona, dikatakan Salamat untuk mengatasi dampak yang terjadi saat ini baik di sektor kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keuangan.

Menurut dia, anggaran penanggulangan harus lebih besar lagi demi menyelesaikan kasus penyebaran Corona di tanah air. Bahkan dirinya menyebut, pemerintah bisa mengalokasikan besaran anggaran yang sama di tahun 2021.

"Dari sisi anggaran 2020 kita sudah anggarkan Rp 800-an triliun, kemungkinan anggaran yang sama harus disiapkan pemerintah di 2021 untuk tangani pandemi ini," ujarnya.

Dalam RAPBN tahun 2021, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 365,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada beberapa alasan pemerintah menurunkan PEN, pertama mempertimbangkan biaya penanganan COVID-19 yang kemungkinan akan menurun.

"Penurunan anggaran PEN didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien COVID-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan kondisi di tahun 2020," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Selain itu, program perlindungan sosial juga dialokasikan lebih kecil dengan harapan roda perekonomian di masyarakat membaik. Begitu pula dengan dukungan pada UMKM, Korporasi, dan insentif pada dunia usaha.



Simak Video "Sebaran Kasus Aktif Corona RI Per 4 Oktober, Terbanyak di Jakarta"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/zlf)