2. Memulai reformasi fiskal
Hal ini memungkinkan belanja lebih besar untuk memberikan bantuan tanpa perlu mengorbankan investasi publik. Defisit keuangan yang besar di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan akan meningkatkan hutang pemerintah rata-rata sebesar 7 poin persentase dari nilai PDB pada tahun 2020. Hutang sektor swasta yang besar dan terus bertambah menjadi tambahan risiko tidak langsung terhadap keuangan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan memperluas basis pajak melalui pemungutan pajak penghasilan dan keuntungan yang lebih progresif, serta pengurangan pemborosan dengan mengurangi subsidi energi, dalam beberapa kasus lebih dari 2% dari nilai PDB memungkinkan proses pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. Perluasan perlindungan sosial
Kebijakan ini meliputi pemberian bantuan kepada seluruh masyarakat miskin yang sudah ada maupun yang baru.
4. Dukungan kepada perusahaan
Hal ini dibutuhkan untuk mencegah kepailitan dan pengangguran. Dukungan harus didasarkan sedapat mungkin pada kriteria tujuan yang tidak hanya terkait dengan kinerja di masa lampau maupun kesulitan di saat ini, tetapi juga potensi untuk berkembang di masa depan.
5. Perkuat reformasi di bidang perdagangan
Terutama pada sektor-sektor layanan yang masih diberikan perlindungan seperti keuangan, transportasi, dan komunikasi untuk memperkuat produktifitas perusahaan, menghindari tekanan untuk melindungi sektor-sektor lainnya, dan memperlengkapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari peluang digital yang proses kebangkitannya dipercepat oleh pandemi.
(fdl/fdl)