.webp)
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih agresif lagi menangani COVID-19 di tanah air. Salah satunya dengan menggenjot anggaran belanja lebih cepat.
Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyatakan percepatan penyerapan APBD bisa menjadi countercyclical di masa pandemi Corona.
"Belanja daerah penting sekali untuk dipastikan ada semacam countercyclical seperti pemerintah pusat. Jangan sampai pemerintah pusat fokus counter, pemda justru terhambat realisasinya," kata Febrio di Dialogue KiTa secara virtual, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Febrio menceritakan, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah untuk banyak sektor yang terdampak juga dinilai sudah tepat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha yang terdampak.
"Kita melakukan evaluasi terhadap program PEN (pemulihan ekonomi nasional). Caranya adalah kita minta lembaga bukan Kementerian Keuangan untuk melakukan survei, lalu kita lihat apa yang terjadi di prilaku dinamika sektor usaha, lalu kita bandingkan dengan policy yang kita punya," kata Febrio.
"Nah kurang lebih cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh sektor usaha," tambahnya.
Meski demikian, Febrio mengatakan tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran belanja. Beberapa upaya pun pernah dilakukan, salah satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil langsung pra kepala daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja.
"Itu bagian yang nggak bisa diprediksi akurat. Tapi ke depan harus semakin bisa melihat, bukan hanya dalam konteks komunikasi. Ini juga sedang dipikirkan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah," ujarnya.
(hek/eds)
