Kemenkeu Minta Daerah Belanja Lebih Agresif Tangkis COVID-19

Kemenkeu Minta Daerah Belanja Lebih Agresif Tangkis COVID-19

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 02 Okt 2020 16:10 WIB
Petugas PPSU Bukit Duri menyelesaikan pembuatan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin (31/8/2020). Mural tersebut dibuat agar meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas karena masih tingginya angka kasus COVID-19. Jumlah kasus harian Corona di DKI Jakarta pada minggu 30 Agustus 2020 memecahkan rekor dan menembus lebih dari 1.100 kasus per hari.
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih agresif lagi menangani COVID-19 di tanah air. Salah satunya dengan menggenjot anggaran belanja lebih cepat.

Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyatakan percepatan penyerapan APBD bisa menjadi countercyclical di masa pandemi Corona.

"Belanja daerah penting sekali untuk dipastikan ada semacam countercyclical seperti pemerintah pusat. Jangan sampai pemerintah pusat fokus counter, pemda justru terhambat realisasinya," kata Febrio di Dialogue KiTa secara virtual, Jakarta, Jumat (2/10/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Febrio menceritakan, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah untuk banyak sektor yang terdampak juga dinilai sudah tepat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha yang terdampak.

"Kita melakukan evaluasi terhadap program PEN (pemulihan ekonomi nasional). Caranya adalah kita minta lembaga bukan Kementerian Keuangan untuk melakukan survei, lalu kita lihat apa yang terjadi di prilaku dinamika sektor usaha, lalu kita bandingkan dengan policy yang kita punya," kata Febrio.

ADVERTISEMENT

"Nah kurang lebih cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh sektor usaha," tambahnya.

Meski demikian, Febrio mengatakan tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran belanja. Beberapa upaya pun pernah dilakukan, salah satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil langsung pra kepala daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja.

"Itu bagian yang nggak bisa diprediksi akurat. Tapi ke depan harus semakin bisa melihat, bukan hanya dalam konteks komunikasi. Ini juga sedang dipikirkan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah," ujarnya.

(hek/eds)

Hide Ads