Buruh Mau Mogok 3 Hari, Pengusaha Waswas Corona Makin Menjadi

Hendra Kusuma - detikFinance
Minggu, 04 Okt 2020 10:29 WIB
Sejumlah polisi menggunakan baju hazmat di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Mereka menggunakan pakaian tersebut guna mengamankan demo buruh.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri menolak rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan buruh selama tiga hari. Rencananya, aksi tersebut dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2020.

Pengusaha menilai aksi tersebut justru akan berdampak pada penanganan sektor kesehatan dan ekonomi yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah.

"Dampaknya akan meluaskan penyebaran COVID secara masif di lingkungan para pekerja dan ini bisa mengakibatkan pemulihan kesehatan dan ekonomi akan mengalami tekanan," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani kepada detikcom Sabtu (3/10/2020).

Alasan buruh mau mogok nasional adalah sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Rosan, pihak pengusaha baik Kadin maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah melakukan komunikasi dengan para ketua konfederasi serikat buruh.

"Dan sudah saling cari solusi yang terbaik. Ini cara yang terbaik dalam rangka mempertemukan semua pihak, komunikasi yang terbuka," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit menilai mau mogok nasional tidak sah. Dia menjelaskan, mogok adalah hak para buruh jika urusan atau tuntutan yang diajukan kepada perusahaan dalam hal hubungan industrial tidak menemui titik temu.

"UU mengatakan mogok itu hak buruh apabila perundingan gagal, kalau ada tuntutan dan perundingan itu gagal, kalau difasilitasi pemerintah juga gagal, memakai hak dan senjata pemungkas adalah mogok," kata Anton saat dihubungi detikcom.

Dia pun mempertanyakan mengenai pasal ketenagakerjaan yang mana yang selama ini dianggap merugikan para buruh. Menurut Anton, aturan soal pesangon yang ada di RUU Omnibus Law Cipta kerja merupakan win-win solution buat pengusaha maupun buruh.

lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Omnibus Law Bikin Pendidikan Layaknya Dagangan"
[Gambas:Video 20detik]